Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan penyelesaian sengketa lahan yang biasa terjadi antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta sebagai salah satu prioritas.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Selasa, mengatakan pembangunan perkebunan mengalami kemajuan signifikan namun di sisi lain timbul permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta.

"Saya berharap kepada pejabat baru Kepala Dinas Perkebunan Kalteng dapat bersinergi dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan ini," terangnya.

Adapun pejabat baru Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalteng yakni Rizky Badjuri baru saja melakukan serah terima jabatan dari pejabat sebelumnya Sri Suwanto yang kini menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kalteng.

Baca juga: Presiden tegaskan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah buat rakyat

Penanganan sengketa lahan harus dilakukan optimal, agar pembangunan sektor perkebunan di Kalteng tetap berjalan baik, yakni senantiasa mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta di sisi lain menjaga iklim investasi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rizky Badjuri mengatakan dirinya siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengoptimalkan pembangunan sektor perkebunan.

"Termasuk di antaranya memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, pembangunan sektor perkebunan tetap berjalan kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Baca juga: Masyarakat Nagari minta pemerintah tuntaskan sengketa tanah ulayat

Lebih lanjut ia memaparkan salah satu strategi pemprov dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah, yakni dengan mengoptimalkan sektor perkebunan.

Dia memaparkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan bersama jajaran, agar pelaksanaannya pada tahun 2022 ini bisa dilakukan dengan optimal.

"Tentunya berbicara sektor perkebunan di Kalteng tak hanya sebatas pada kelapa sawit, namun juga banyak potensi lainnya, seperti halnya kopi, kakao, hingga karet," jelasnya.

Disbun juga telah melaksanakan pemetaan tutupan komoditi perkebunan yang meliputi sawit, karet, kelapa, kopi dan kakao yang di antaranya bekerja sama dengan Governors’ Climate and Forests Task Force (GCFTF). Pemetaan dan pendataan menggunakan teknologi pengindraan jauh dengan memanfaatkan Citra Satelit Landsat 8.

Baca juga: DPD RI fasilitasi mediasi sengketa lahan Telkom di Toraja Utara