Paris (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia tetap mendukung keanggotaan penuh Palestina, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di UNESCO, meski Amerika Serikat menolak keanggotaan penuh bagi Palestina.

"Saya rasa langkah AS ini sudah dapat diantisipasi. Sejak awal pemerintah AS `kan sudah menyampaikan sikapnya yang tidak menganjurkan atau menerima upaya keanggotaan Palestina apakah di markas besar PBB di New York September lalu atau di UNESCO di Paris. Pandangan Indonesia berbeda tentu. Bahkan Indonesia salah satu `co sponsor` dari langah Palestina ini di UNESCO, seperti halnya kita dukung upaya Palestina di New York untuk menjadi anggota ini seperti itu keadaannya," kata Menlu Marty Natalegawa di Paris, Selasa (1/11) malam waktu setempat atau Rabu (3/11) dini hari waktu Indonsia.

Marty menjelaskan, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan bagi Palestina, namun juga menjadi inisiator bagi status Palestina di PBB dan juga UNESCO, dengan perpegang pada formula penyelesaian dua negara yang merdeka bagi penyelesaian masalah Palestina dan Israel.

"Bukan hanya dukungan, kita salah satu insiator dan `co sponsor`. Apakah itu di Paris atau di New York kita bukan hanya mendukung bahkan kita mendorong tapi memang penting harus digarisbawahi di sini adalah langkah untuk memperoleh keanggotaan Palestina di PBB itu tidak harus serta merta digambarkan sebagai mengganggu atau akhir proses perdamaian," katanya.

"Karena keduanya bisa saling mendukung, Indonesia kan berpendangan perlu adanya dua negara merdeka yang hidup saling berdampingan Palestina dan Israel. Jadi upaya untuk memperoleh keanggotaan Palestina baik di unesco maupun PBB itu selaras dengan visi `two state solution` itu," tambahnya.

Mengomentari tentang langkah AS menghentikan kontribusinya bagi UNESCO, Marty melihat hal tersebut sudah diantisipasi oleh pihak-pihak di UNESCO dan negara anggotanya.

"Tentu sekarang masalah teknis adanya `funding short fall` terhadap UNESCO tentu sesuatu yang harus diantipasi oleh negara anggota UNESCO lainnya. Tapi kami kira ini `kan masalah prinsip, bahwa negara Palestina merdeka perlu mendapat keanggotaan di PBB dan UNESCO ini masih proses, kita tidak ingin seolah tidak mendukung proses perdamaian justru sebaliknya ini bisa dibikin selaras bukan pilihan yang saling bertentangan," katanya.

Marty mengatakan, pemerintah AS mengetahui sejak awal sikap Indonesia.

"AS sudah tahu posisi kita dan tidak pernah menutup-nutupi, kita sampaikan dan sekali lagi kita gambarkan bahwa ini upaya langkah yang sama sekali tidak dimaksud untuk merongrong upaya perdamaian karena memang betul masalah ini harus diselesaikan melalui perundingan. Tapi bukan berarti bahwa sanya tidak bisa dilakukan upaya untuk mensetarakan bargaining posisi dari Palestina dan Israel karena kita ingin ada negara yang hidup berdampingan," katanya.

Sebelumnya seperti dikutip Reuters, pemerintah AS memutuskan untuk menghentikan kontribusi pada UNESCO karena sejak Senin (3/10) Palestina menjadi negara anggota UNESCO.

AS mengatakan, mereka telah berhenti membiayai UNESCO, menyusul keputusan organisasi pendidikan, sains dan kebudayaan PBB itu untuk memberikan keanggotaan penuh pada Palestina.

Juru bicara Deplu AS Victoria Nuland mengatakan pada wartawan, AS tidak memiliki pilihan kecuali menghentikan pembiayaan itu karena undang-undang AS yang disahkan pada 1990-an, mengatakan Washington tidak akan melakukan transfer sebesar 60 juta dolar yang direncanakan, yang sedianya (akan ditransfer) pada November, lapor Reuters.

"AS ... tetap dengan keras berkomitmen pada keterkaitan multilateral, yang kuat di sistem PBB itu. Bagaimanapun, keanggotaan Palestina sebagai negara di UNESCO telah memicu pembatasan legislatif yang telah lama ada, yang akan mendorong AS untuk mengekang diri dari memberikan sumbangan pada UNESCO," kata Nuland.

Nuland juga mengatakan keputusan Senin oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".

AS memberi 22 persen dana UNESCO. Badan itu memutuskan, Senin, untuk memberi Palestina keanggotaan penuh, keputusan yang akan mendorong upaya mereka di PBB untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara.

UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu.

Di antara tugas UNESCO adalah menetapkan tempat-tempat warisan dunia, meningkatkan pendidikan di sekeliling dunia, dan mengadakan sistem peringatan dini tsunami di Pasifik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menyampaikan pidato dalam sesi khusus UNESCO memperingati 10 tahun deklarasi keragaman budaya di Paris pada Selasa (2/11) pagi waktu setempat. (P008/A035)