Penurunan jumlah kasus anak stunting tersebut terhitung dari 18 Kecamatan dalam termin Januari – Maret 2022, kata Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang, Sabtu.
Menurutnya, perpindahan penduduk, kesembuhan penderita, dan mulai membaiknya treatment perbaikan gizi ibu dan anak menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan kasus tersebut.
“Terkait perpindahan penduduk itu hanya beberapa persen saja, selebihnya disebabkan banyak yang sembuh dan semakin optimalnya upaya perbaikan gizi ibu dan anak di tingkat kecamatan,” kata dia.
Baca juga: Sumatera Selatan anggarkan Rp145 miliar turunkan kekerdilan
Baca juga: Pemprov Sumsel cegah stunting dengan galakkan gemar makan ikan
Ia menjelaskan, Pemkot telah membentuk tim pendampingan keluarga yang beranggotakan sebanyak 2.940 orang terdiri dari kader posyandu, tenaga kesehatan, dan bidan, yang di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Palembang.
Tim tersebut tersebar di 18 Kecamatan dengan masing-masing anggota bertugas meliputi pendampingan, bimbingan konseling dan pemeriksaan kesehatan.
Bahkan, kata dia, pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan sejak tiga bulan pra nikah terhadap calon pasangan pengantin bekerjasama dengan kantor urusan agama (KUA) setempat.
Pemkot menilai hal tersebut perlu dilakukan, supaya setelah pasangan itu setelah menikah mereka menjadi lebih siap mempunyai anak, dengan semua pendampingan yang dilakukan.
“Upaya ini turut dikoordinasikan dengan setiap Camat dan 41 kepala Puskesmas untuk menyampaikannya ke masyarakat, dengan begitu, Pemkot optimis dapat mencapai target 2023 Palembang zero kasus stunting,” tandasnya.
Baca juga: BKKBN: Geser pola pikir dari pembangunan SDA jadi SDM berkualitas
Baca juga: BKKBN: Angka kekerdilan di Sumatera Selatan capai 24,8 persenIa menjelaskan, Pemkot telah membentuk tim pendampingan keluarga yang beranggotakan sebanyak 2.940 orang terdiri dari kader posyandu, tenaga kesehatan, dan bidan, yang di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Palembang.
Tim tersebut tersebar di 18 Kecamatan dengan masing-masing anggota bertugas meliputi pendampingan, bimbingan konseling dan pemeriksaan kesehatan.
Bahkan, kata dia, pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan sejak tiga bulan pra nikah terhadap calon pasangan pengantin bekerjasama dengan kantor urusan agama (KUA) setempat.
Pemkot menilai hal tersebut perlu dilakukan, supaya setelah pasangan itu setelah menikah mereka menjadi lebih siap mempunyai anak, dengan semua pendampingan yang dilakukan.
“Upaya ini turut dikoordinasikan dengan setiap Camat dan 41 kepala Puskesmas untuk menyampaikannya ke masyarakat, dengan begitu, Pemkot optimis dapat mencapai target 2023 Palembang zero kasus stunting,” tandasnya.
Baca juga: BKKBN: Geser pola pikir dari pembangunan SDA jadi SDM berkualitas