Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penebalan perlindungan sosial melalui pemberian BLT Minyak Goreng merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari gejolak global.

“Khusus menjelang Ramadhan ini pemerintah meluncurkan penebalan perlindungan sosial terutama akibat kenaikan minyak goreng,” katanya di Jakarta, Kamis.

Masyarakat diberi BLT Minyak Goreng yakni berupa uang Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan yang akan disalurkan sekaligus sebesar Rp300 ribu kepada lebih dari 20 juta orang.

“Ditambah juga BT-PKLWN yang disalurkan kepada 2,5 juta masyarakat. Pemerintah akan segera menyalurkan,” ujarnya.

Berbagai upaya pemerintah termasuk melalui BLT Minyak Goreng dilakukan untuk menopang pemulihan ekonomi yang mulai terjadi namun terganggu oleh gejolak global termasuk konflik Rusia dan Ukraina.

Pemulihan tercermin dari pendapatan per kapita yang sempat turun kini bisa kembali ke level 4.350 dolar AS serta terlihat dari berbagai index di berbagai daerah.

Bahkan PMI Manufaktur juga masih di atas 51,3 sekaligus adanya dana pihak ketiga di perbankan yang mencapai double digit sehingga kapasitas perbankan kita cukup.

Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas.

Meski terdapat tantangan global akibat kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Airlangga mengatakan Indonesia memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas.

Hal ini karena beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO dan nikel.

Sementara dari sisi upaya peredaman inflasi, pemerintah mendorong agar proses distribusi komoditas bisa berjalan dengan baik yang dibantu oleh peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Baca juga: Mensos pastikan awasi penyaluran BLT minyak goreng hingga Papua

Baca juga: Presiden berpesan gunakan bansos untuk modal usaha

Baca juga: Anggota DPR: BLT terkait minyak goreng adalah bentuk teguran