Pekanbaru (ANTARA News) - Direktur Operasi PT PLN Indonesia Barat Harry Jaya Pahlawan menegaskan krisis energi listrik tanah air saat ini telah diatasi dengan berbagai upaya pembangunan dan penambahan pembangkit di berbagai wilayah.

Namun pada sisi jaringan, mulai dari transmisi, jaringan menengah dan sisi jaringan rendah terkadang mengalami kendala atau problem `supply` arus energi sehingga tidak menutup kemungkinan kelancaran distribusi menjadi terhambat, kata Harry di Pekanbaru, Jumat.

Saat ini fokus program penambahan daya atau energi `strum` yang paling penting menurut Harry adalah hilirnya, karena segala kendala sangat dimungkinkan terjadi pada sisi hilir.

"Sisi hilir kelistrikan adalah `out-put` nya jaringan `supply`. Jika pada sisi ini mengalami kendala, maka peningkatan pelayanan pada masyarakat juga turut terhambat," ujarnya.

Semuanya ini kata Harry, bermuara pada pembangkitan, kalau tidak ada pembangkit atau sumber energi baru, maka dikuatirkan berbagai upaya menangkal krisis listrik di tanah air hanya bertahan sesaat.

"Untuk itu, saat ini PLN berkomitmen untuk terus melanjutkan segala program kelistrikan yang diharapkan mampu menangkal krisis listrik tanah air," kata Harry.

Setelah hilir, Harry mengkuatirkan munculnya problem bari pada sisi hulu kelistrikan yang salah satunya yakni minimnya investasi di sektor kelistrikan yang menyangkut pembangunan pembangkit, distribusi, dan jaringan transmisi.

"Sulitnya PLN mendapat pasokan energi primer juga menjadi persoalan lain di sektor hulu. Ditambah lagi mayoritas pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM)," ujarnya.

Pada sektor hulu, ungkap Harry, selama ini PLN tidak mendapat pasokan gas dan batubara yang memadai untuk pembangkit. Harga gas dan batubara untuk PLN terlalu mahal dan sulit didapat.

"Walau demikian, semua persoalan ini pasti ada solusinya. Tentunya dengan bantuan dan dorongan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," katanya.

Data PT PLN menyebutkan, saat ini sekitar 70 persen pembangkit milik Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu adalah menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Kondisi itu yang dikabarkan menjadi memicu mahalnya biaya produksi listrik tanah air.

Untuk mengatasinya, manajemen PT PLN berupaya meminimalisir pembangkit berbahan bakar minyak atau mengantinya dengan yang berbahan bakar batu bara karena dirasa lebih hemat.

Selain itu, berbagai problem atau kesalahan atas krisis listrik tanah air, sebanyak 95 persennya juga dikabarkan merupakan tanggungjawab pemerintah. Sementara PLN hanya menanggung sekitar 5 persen dari kesalahan tersebut. (ANT)