Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah pusat harus mengevaluasi pengelolaan dana otonomi khusus yang diberikan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat Papua, kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani kepada ANTARA News.

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, kewenangan yang diberikan kepada gubernur Papua untuk membagikan dana otsus tersebut rawan terjadi penyalahgunaan.

"Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang sangat besar kepada gubernur Papua. Itu memberi peluang penyalahgunaan yang besar karena terpusat pada satu orang.

Penyaluran dana otsus sebesar Rp29 triliun itu harus dirasakan masyarakat Papua guna meningkatkan sumber dayanya baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai. (zul)