Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan pejabat negara agar tidak menyelewengkan program kesejahteraan para nelayan.

"Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini," kata Firli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, memperingati Hari Nelayan Nasional yang jatuh setiap 6 April.

Ia mengatakan bahwa pemerintah banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun, tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.

Baca juga: Firli Bahuri: Kepercayaan masyarakat modal besar KPK bekerja

"Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak, dan lain sebagainya," ucap Firli.

Ia memastikan KPK dan institusi penegak hukum lainnya akan membongkar semua praktik-praktik korupsi yang menyengsarakan para nelayan Indonesia tanpa terkecuali.

"Saya pastikan akan kami kejar, tangkap, dan jerat siapa pun yang berani mengusik apalagi memakan anggaran negara untuk kesejahteraan nelayan Indonesia dengan pasal tindak pidana korupsi yang paling berat hukumannya. Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi miskinkan koruptor dengan pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang)," katanya.

Baca juga: Komisi III DPR menerima penjelasan KPK terkait PNBP tahun 2021

Firli menganggap nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.

"Bukan hanya itu saja, para nelayan sering singgah dan menginap di pulau-pulau terluar saat berlayar mencari ikan, menjadi agen pertahanan tegaknya kedaulatan Tanah Air dan kekayaan negara dari hasil laut karena menjadi informan kegiatan kapal asing yang menerobos kedaulatan, khususnya kegiatan 'illegal fishing' di perairan NKRI," ujar dia.

Oleh karena itu, ia menganggap para nelayan Tanah Air adalah pahlawan pertahanan dan kedaulatan NKRI.

Baca juga: Ketua KPK dorong parpol bangun budaya antikorupsi

Atas dasar itu, Firli mendorong agar nelayan Tanah Air diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara.

"Insyaallah, kami di KPK akan mengawal seluruh anggaran peningkatan kesejahteraan nelayan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote demi kesejahteraan dan kemakmuran pahlawan ekonomi devisa samudera, pahlawan pertahanan, dan kedaulatan negara," kata Firli.