Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan bahwa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI Marciano Noorman yang baru saja dilantik harus memperbaiki intelijen dengan mengoordinasikan fungsi-fungsi intelijen yang ada.

"Yang menjadi tugas Kepala BIN yang baru, mengoordisikan fungsi intelijen dengan baik," katanya setelah menghadiri acara pelantikan menteri baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Djoko menegaskan, BIN harus semakin solid, sehingga semua kekuatan intelijen bisa bekerjasama demi kepentingan bangsa. Menurut dia, hal itu penting untuk menepis pendapat masyarakat yang menyatakan intelijen Indonesia sering "kecolongan".

Djoko Suyanto menegaskan, penunjukan Letnan Jenderal TNI Marciano Noorman sebagai Kepala BIN bukanlah bentuk dikotomi antara TNI dan Polri. Sebelumnya, BIN dipimpin oleh Jenderal Polisi (Purn) Sutanto.

"Ndak ada (dikotomi). Yang penting dia profesional," katanya.

Pada kesempatan itu, Djoko Suyanto juga optimistis terhadap upaya penegakan hukum, terutama terkait perubahan posisi menteri di Kementerian Hukum dan HAM. Presiden telah menunjuk politisi Partai Demokrat dan advokat, Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Presiden telah melantik sebelas menteri baru dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Mereka adalah Menteri Hukum dan Ham Amir Syamsuddin, Menteri Pendayagunaan Apaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya.

Menteri yang bergeser posisi yaitu Jero Wacik yang menjadi Menteri ESDM, EE Mangindaan menjadi Menteri Perhubungan dan Mari Elka Pangestu menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Gusti Muhammad Hatta sebagai Menristek.

(F008*D013)