Jakarta (ANTARA) - KPK menegaskan proses alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sudah taat prosedur dan konstitusional.

Hal tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi surat Ombudsman RI kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo mengenai laporan tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman dan usulan pengenaan sanksi administrasi.

"Pada prinsipnya KPK menghormati penyampaian surat tersebut namun kami perlu sampaikan kembali, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang telah dilantik per 1 Juni tahun lalu sudah melalui tahapan yang sesuai landasan hukum, mekanisme, serta pelibatan instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam rangkaian proses pengalihan tersebut," kata Ali di Jakarta, Senin.

Dalam surat Ombudsman tertanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Mokhammad Najih tersebut, disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI "belum dilaksanakan sampai saat ini atau setidak-tidaknya sampai dengan surat ini disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI".

Baca juga: KPK: Negara anggota dukung empat isu prioritas G20 ACWG

"Bersama surat ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat atas nama Sdr Yudi Purnomo dkk, setelah melalui proses pemeriksaan laporan dan upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI sesuai kewenangan menerbitkan rekomendasi Ombudsman mengenai maladministrasi yang terjadi pada proses pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN," demikian disebutkan dalam surat tersebut.

Namun menurut Ali, proses alih status dengan menggunakan metode TWK tersebut juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang punya kewenangan dalam pengujian UU.

"MK menyatakan dengan tegas bahwa TWK pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi ASN, adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian halnya Mahkamah Agung, yang menilai bahwa desain pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN telah mengikuti ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya," ungkap Ali.

Bahkan Ali menyebut Komisi Informasi Pusat (KIP) telah secara objektif memberikan putusannya dalam sidang sengketa informasi terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut.

"Putusan KIP menguatkan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan KPK terkait proses pengalihan pegawainya menjadi ASN telah taat prosedur dan sesuai koridor pengelolaan Informasi publik," tambah Ali.

KPK, menurut Ali, berharap seluruh pihak menghormati keputusan-keputusan tersebut sekaligus menunggu proses pengujian yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam surat Ombudsman RI kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani disebutkan bahwa Ombudsman telah mengeluarkan 4 rekomendasi pada 15 September 2021 terhadap pihak terlapor yaitu KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta pihak terkait yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Presiden RI selaku kepala pemerintahan.

Namun Ombudsman telah menerima tanggapan tertulis dari KPK yang intinya menyampaikan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dan hingga 15 Februari 2022, Ombudsman RI menerima surat dari pelapor yang menyampaikan tidak ada pelaksanaan rekomendasi Ombudsman oleh KPK.

Surat Ombudsman itu juga ditembuskan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan pelapor Yudi Purnomo.

Baca juga: KPK tetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka pencucian uang
Baca juga: KPK perpanjang penahanan eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto