Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjamin bahwa surat edaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melarang seluruh menteri mengeluarkan kebijakan strategis hingga pengumuman perombakan kabinet tidak akan berdampak pada situasi ekonomi.

Seusai diterima Presiden Yudhoyono untuk melaporkan persiapan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, Hatta mengatakan dunia usaha tidak perlu bersikap menunggu karena tidak perlu ada dampak yang dikhawatirkan dari surat edaran tersebut.

"Tidak ada sesuatu yang membuat kekhawatiran, tidak perlu. Semua berjalan normal," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, kondisi ekonomi Indonesia saat ini membaik dengan indeks saham yang bagus serta dana investasi yang tetap mengalir masuk.

Menurut dia, pemerintahan tetap berjalan normal dan menteri-menteri pun tetap melaporkan pekerjaan masing-masing serta berkonsultasi dengan Presiden.

Menjelang pengumuman perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden Yudhoyono mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh menteri untuk memutuskan kebijakan strategis di kementerian mereka masing- masing.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan surat edaran itu dikeluarkan Presiden dengan tujuan menjaga kontinuitas kebijakan pemerintah antara sebelum dan pasca perombakan kabinet.

Larangan mengeluarkan kebijakan strategis itu di antaranya termasuk penerbitan peraturan menteri dan peraturan lain yang bersifat strategis di kementerian masing-masing.

"Menteri tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis sampai pelantikan menteri baru," ujar Julian.

Namun, larangan tersebut tidak berlaku untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) , penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), serta kebijakan yang melibatkan lembaga negara lainnya yang harus tetap dilanjutkan.

Melalui surat edaran yang dikeluarkan pada Rabu 12 Oktober 2011 itu, Presiden Yudhoyono juga melarang para menteri untuk berpergian ke luar kota dan ke luar negeri hingga pengumuman perombakan kabinet.

(T.D013/ANT)