LPPI: Regulasi baru dibutuhkan untuk kembangkan pasar "mortgage" RI
31 Maret 2022 16:30 WIB
Pekerja melanjutkan pekerjaannya di kawasan perumahan bersubsidi di Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat, Jumat (18/3/2022). Pemerintah mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2021 mencapai 178.828 unit atau senilai Rp24,19 triliun, dan melebihi target penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun itu sebanyak 157.500 unit. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/hp.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara menilai regulasi baru maupun pelonggaran regulasi dibutuhkan untuk mengembangkan pasar pembiayaan perumahan sekunder alias secondary mortgage market di Indonesia.
"Ini untuk membuat pendanaan lebih besar bagi pembiayaan perumahan," ucap Mirza dalam Virtual Seminar LPPI ke #71 di Jakarta, Kamis.
Saat ini, pendanaan untuk perumahan masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan memiliki rumah di Indonesia, yang terutama didominasi masyarakat menengah ke bawah.
Apalagi, sambung dia, penduduk usia muda di Tanah Air cukup besar, sehingga kebutuhan untuk memiliki rumah setiap tahunnya akan sangat banyak.
Maka dari itu, pendanaan untuk memiliki rumah menjadi kebutuhan yang sangat besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang.
Baca juga: Erick Thohir akan refocusing BTN jadi "mortgage bank" perumahan
Adapun sumber pendanaan perbankan dalam pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki rumah saat ini mayoritas masih berasal dari produk perbankan itu sendiri, yakni tabungan, deposito, giro, dan lain-lain.
Namun, Mirza berpendapat sumber pendanaan perbankan tersebut harus bisa diperbesar ke depannya, terutama untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR).
"Tentu diperlukan satu perputaran kredit yang ada pasarnya. Kalau di negara maju itu ada pasar untuk memperjualbelikan kredit perumahan," ujarnya.
Baca juga: BTN targetkan persetujuan kredit jadi satu hari pada 2022
Di Indonesia, kata dia, pasar seperti itu sebenarnya sudah ada, tetapi memang skalanya belum besar seperti di negara lain yakni salah satunya Amerika Serikat.
Dengan demikian, dibutuhkan pelonggaran regulasi maupun regulasi baru untuk mengembangkan pasar pembiayaan perumahan sekunder domestik, serta bantuan lainnya dari berbagai pemangku kebijakan, kementerian, lembaga, perbankan, dan lembaga kebudayaan lainnya.
Baca juga: BTN akan bentuk "Mortgage Ecosystem" pada 2022 dukung sektor properti
Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 tertinggi sejak krisis
"Ini untuk membuat pendanaan lebih besar bagi pembiayaan perumahan," ucap Mirza dalam Virtual Seminar LPPI ke #71 di Jakarta, Kamis.
Saat ini, pendanaan untuk perumahan masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan memiliki rumah di Indonesia, yang terutama didominasi masyarakat menengah ke bawah.
Apalagi, sambung dia, penduduk usia muda di Tanah Air cukup besar, sehingga kebutuhan untuk memiliki rumah setiap tahunnya akan sangat banyak.
Maka dari itu, pendanaan untuk memiliki rumah menjadi kebutuhan yang sangat besar bagi Indonesia sebagai negara berkembang.
Baca juga: Erick Thohir akan refocusing BTN jadi "mortgage bank" perumahan
Adapun sumber pendanaan perbankan dalam pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki rumah saat ini mayoritas masih berasal dari produk perbankan itu sendiri, yakni tabungan, deposito, giro, dan lain-lain.
Namun, Mirza berpendapat sumber pendanaan perbankan tersebut harus bisa diperbesar ke depannya, terutama untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR).
"Tentu diperlukan satu perputaran kredit yang ada pasarnya. Kalau di negara maju itu ada pasar untuk memperjualbelikan kredit perumahan," ujarnya.
Baca juga: BTN targetkan persetujuan kredit jadi satu hari pada 2022
Di Indonesia, kata dia, pasar seperti itu sebenarnya sudah ada, tetapi memang skalanya belum besar seperti di negara lain yakni salah satunya Amerika Serikat.
Dengan demikian, dibutuhkan pelonggaran regulasi maupun regulasi baru untuk mengembangkan pasar pembiayaan perumahan sekunder domestik, serta bantuan lainnya dari berbagai pemangku kebijakan, kementerian, lembaga, perbankan, dan lembaga kebudayaan lainnya.
Baca juga: BTN akan bentuk "Mortgage Ecosystem" pada 2022 dukung sektor properti
Baca juga: Airlangga: Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 tertinggi sejak krisis
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
Tags: