Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta mengakui belum mengetahui terkait anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI tahun ini sebesar Rp1,7 miliar.

"Kami gak tahu, Rp1,7 miliar untuk apa aja. Mesti tanya setwan (sekretariat dewan), alokasi anggaran itu untuk apa saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Gembong menyebut terkait masalah anggaran yang diperuntukkan untuk baju dinas anggota dewan memang ada, tapi yang lebih mengetahui adalah sekretariat dewan (setwan).

"Seingat saya ada. Tetapi, nominalnya saya tak tahu. Setwan tahu karena anggarannya di setwan," katanya.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini merinci, baju yang biasa diberikan setiap tahunnya kepada anggota dewan merupakan baju yang biasa dipakai untuk kegiatan dinas dan bukan model safari.

Baca juga: DKI siapkan Rp1,74 miliar untuk pakaian dinas anggota DPRD 2022

"Baju yang kayak model-model bukan safari ya tapi ya untuk ke dinas, lapangan, misalnya kunjungan-kunjungan kerja, model-model seperti itu," tuturnya.

Kemudian, politikus partai berlambang banteng ini mengungkapkan, tak hanya baju dinas yang dibagikan setiap tahunnya, salah satunya juga jas sama pakaian dinas harian (PDH) dan juga baju adat Betawi.

"Kalau gak salah, itu dua jas sama pakaian dinas harian, tahun kemarin itu ada baju Betawi juga. Mungkin itu yang ada sarungnya segala, kalau gak salah," kata Gembong.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DRPD DKI Jakarta tahun ini.

"Sekitar Rp16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.

Baca juga: Legislator usulkan perbedaan pakaian PNS dan honorer