USAID dukung upaya Indonesia wujudkan demokrasi inklusif
30 Maret 2022 15:50 WIB
Tangkapan layar Pelaksana tugas Direktur USAID Indonesia William Slater saat berbicara dalam acara "Indonesian Civil Society Forum 2022" (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (30/3/2022). (ANTARA/Azis Kurmala)
Jakarta (ANTARA) - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia mewujudkan demokrasi yang inklusif, transparan dan akuntabel.
Pelaksana tugas Direktur USAID Indonesia William Slater mengatakan kerja sama dengan pemerintah penting untuk melindungi landasan demokrasi dan keberagaman agama etnis dan budaya di Indonesia.
“Kita akan membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” kata William dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.
Dia juga mengatakan organisasi masyarakat sipil mewakili kepentingan dan suara masyarakat.
Dengan dukungan yang tepat, kata dia, organisasi masyarakat sipil akan membantu menjaga demokrasi melalui kerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan demokrasi yang inklusif.
Menurut William, USAID gembira menjadi tuan rumah acara forum tersebut sebagai wadah untuk mempertemukan dan mempromosikan peran penting organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang sehat, beragam, adil dan saling menghormati.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) berpotensi besar untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif di Indonesia.
Mengutip data Kementerian Dalam Negeri, dia menyebutkan ada lebih dari 430 ribu ormas di Indonesia. Dua ormas berbasis keagamaan, NU dan Muhammadiyah, memiliki anggota lebih dari 150 juta orang.
“Belum lagi jika digabungkan dengan potensi ormas yang lain. Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif ini,” kata Muhadjir.
Ia menegaskan bahwa ormas akan selalu memiliki peran yang besar dalam masa depan demokrasi di Indonesia.
“Inilah yang mungkin tidak ada, tidak didapati di beberapa negara yang sekarang menganut demokrasi. Jadi kekuatan masyarakat sipil, organisasi-organisasi sosial yang sifatnya filantropi maupun organisasi keagamaan itu memiliki peran yang sangat dominan,” kata Muhadjir.
Peran ormas ini, kata dia, sangat dirasakan ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.
“Saya sebagai Menko PMK, saya berani katakan bahwa sumbangan (untuk pandemi) dari organisasi sosial kemasyarakatan ini di atas 30 persen dari kelima kelompok strategis (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media). Peranan dari organisasi kemasyarakatan terutama ormas terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah, ini porsinya mendekati 30 persen,” kata Muhadjir.
Pelaksana tugas Direktur USAID Indonesia William Slater mengatakan kerja sama dengan pemerintah penting untuk melindungi landasan demokrasi dan keberagaman agama etnis dan budaya di Indonesia.
“Kita akan membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” kata William dalam Indonesian Civil Society Forum 2022 (ICSF 2022) yang diselenggarakan secara virtual, Rabu.
Dia juga mengatakan organisasi masyarakat sipil mewakili kepentingan dan suara masyarakat.
Dengan dukungan yang tepat, kata dia, organisasi masyarakat sipil akan membantu menjaga demokrasi melalui kerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan demokrasi yang inklusif.
Menurut William, USAID gembira menjadi tuan rumah acara forum tersebut sebagai wadah untuk mempertemukan dan mempromosikan peran penting organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang sehat, beragam, adil dan saling menghormati.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan organisasi kemasyarakatan (ormas) berpotensi besar untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif di Indonesia.
Mengutip data Kementerian Dalam Negeri, dia menyebutkan ada lebih dari 430 ribu ormas di Indonesia. Dua ormas berbasis keagamaan, NU dan Muhammadiyah, memiliki anggota lebih dari 150 juta orang.
“Belum lagi jika digabungkan dengan potensi ormas yang lain. Dapat kita bayangkan begitu besarnya potensi ormas dalam berkolaborasi mewujudkan demokrasi yang inklusif dan efektif ini,” kata Muhadjir.
Ia menegaskan bahwa ormas akan selalu memiliki peran yang besar dalam masa depan demokrasi di Indonesia.
“Inilah yang mungkin tidak ada, tidak didapati di beberapa negara yang sekarang menganut demokrasi. Jadi kekuatan masyarakat sipil, organisasi-organisasi sosial yang sifatnya filantropi maupun organisasi keagamaan itu memiliki peran yang sangat dominan,” kata Muhadjir.
Peran ormas ini, kata dia, sangat dirasakan ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.
“Saya sebagai Menko PMK, saya berani katakan bahwa sumbangan (untuk pandemi) dari organisasi sosial kemasyarakatan ini di atas 30 persen dari kelima kelompok strategis (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media). Peranan dari organisasi kemasyarakatan terutama ormas terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah, ini porsinya mendekati 30 persen,” kata Muhadjir.
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
Tags: