Komisi VI DPR sebut program mobil listrik harus jadi prioritas
29 Maret 2022 19:11 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengisi daya mobil listrik saat peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ultra fast charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3/2022). Presiden Jokowi meresmikan SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW pertama di Indonesia yang disiapkan untuk mengisi daya kendaraan listrik saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 2022. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Rafli menyebutkan program pengembangan mobil listrik harus menjadi prioritas dengan menargetkan PT PLN (Persero) dapat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiap provinsi di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik.
"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," kata Rafli lewat keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.
Rafli menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan PT PLN (Persero).
Menurut dia, PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI lainnya Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengatakan program pemberian diskon untuk pengguna home charging mobil listrik pada pukul 22.00-05.00 oleh PLN juga dinilai sebagai langkah tepat untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Hanya saja, dia mengingatkan PLN harus memastikan ketersediaan suplai listrik dapat mencukupi ketika banyak masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.
"Jangan sampai di saat masyarakat sudah beralih, PLN justru kecolongan dari sisi pembangkitannya," ujar Ibas, sapaan akrabnya.
Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Nusron Wahid menyampaikan bahwa DPR akan mendukung PLN untuk dapat menyukseskan program akselerasi ekosistem kendaraan listrik.
Kalau tidak, dia khawatir PLN akan semakin "babak belur" karena listriknya tidak terserap.
Ia pun meminta PLN segera melaporkan kepada Komisi VI DPR tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini.
"Kira-kira berapa persen pada tahun 2024, mobil listrik yang harus sudah terpakai untuk mengurangi kelebihan pasokan berapa besar, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, program ini bisa kita dukung," ujar Nusron.
Baca juga: PLN beri diskon tarif listrik 30 persen untuk pemilik mobil listrik
Baca juga: Menperin optimistis Indonesia jadi pemain kunci kendaraan listrik
Baca juga: DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda
"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," kata Rafli lewat keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.
Rafli menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan PT PLN (Persero).
Menurut dia, PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi VI lainnya Edhie Baskoro Yudhoyono yang mengatakan program pemberian diskon untuk pengguna home charging mobil listrik pada pukul 22.00-05.00 oleh PLN juga dinilai sebagai langkah tepat untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Hanya saja, dia mengingatkan PLN harus memastikan ketersediaan suplai listrik dapat mencukupi ketika banyak masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.
"Jangan sampai di saat masyarakat sudah beralih, PLN justru kecolongan dari sisi pembangkitannya," ujar Ibas, sapaan akrabnya.
Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Nusron Wahid menyampaikan bahwa DPR akan mendukung PLN untuk dapat menyukseskan program akselerasi ekosistem kendaraan listrik.
Kalau tidak, dia khawatir PLN akan semakin "babak belur" karena listriknya tidak terserap.
Ia pun meminta PLN segera melaporkan kepada Komisi VI DPR tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini.
"Kira-kira berapa persen pada tahun 2024, mobil listrik yang harus sudah terpakai untuk mengurangi kelebihan pasokan berapa besar, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, program ini bisa kita dukung," ujar Nusron.
Baca juga: PLN beri diskon tarif listrik 30 persen untuk pemilik mobil listrik
Baca juga: Menperin optimistis Indonesia jadi pemain kunci kendaraan listrik
Baca juga: DPR: Manfaat hilirisasi industri baterai mobil listrik berlipat ganda
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
Tags: