Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengaku belum ditawari oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi menteri menjelang reshuffle atau perombakan kabinet sebelum tanggal 20 Oktober 2011 ini.

"Saya gak ada yang nawari menjadi menteri. Itu terserah Presiden SBY," kata Priyo Budi Santoso di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Yang pasti, kata Priyo, Golkar tidak ikut campur dalam masalah reshuffle kabinet tersebut.

"Kalau pun ada yang dicopot, maka menteri terpilih harus benar-benar berdasarkan kinerja untuk mengembalikan kepercyaan rakyat kepada pemerintah yang terus menurun akhir-akhir ini," kata Priyo.

Ia juga meminta kepada partai politik untuk tidak "bermanuver" menjelang reshuffle.

"Semua pihak tidak usah panas dingin, jangan memberikan angin dan bermanuver. Biasa-biasa sajalah. Presiden SBY dengan segala kearifannya akan memutuskan dengan baik dan pimpinan parpol koalisi biasanya diajak bicara," tutur Priyo.

Priyo menegaskan, tidak ada kontrak khusus dengan Presiden SBY terkait menteri-menteri. Karena itu, bagi Golkar mau dikurangi atau ditambah terserah Presiden SBY.

"Tapi, kalau disebut ada kontrak, saya tidak ingin mencari tahu. Itu hak masing-masing partai, dan semuanya kewenangan SBY," ujarnya.

Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan, juga menegaskan, bahwa tidak ada kontrak khusus antara PKS dengan SBY. Jadi, pernyataan Sekjen PKS Anis Matta yang bermain belakang itu tidak akan mempengaruhi presiden untuk reshuffle.

"SBY bukan tipikal main belakang, karena menyangkut koalisi itu transparan. Tidak ada yang namanya kontrak khusus PKS dengan SBY yang dibilang berbeda dengan parpol lainnya itu," kata Ramadhan.

Sebelumnya Anis Matta meyakini dalam reshuffle kali ini sebatas isu dan rumor saja. Yang jelas katanya, kini saatnya melakukan evaluasi secara keseluruhan, karena citra pemerintah terus menurun kepada pemerintah.

"Itu harus kita akui sebagai fakta, karena produkvititas dan kinerja pemerintah rendah," katanya.

Anis menilai jika reshuffle itu tidak akan efektif, karena setiap menteri yang kerja nantinya tidak akan tenang. Karena setiap hari akan terganggu oleh isu reshuffle.

"Reshuffle hanya akan menciptakan gaduh dan akhirnya kasihan presiden. Sehingga kalau ada isu reshuffle, yang mau diganti melakukan manuver. Juga yang akan masuk juga bermanuver," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Bahkan, Anis menantang kalau kursi menteri PKS dikurangi.

"Coba saja dulu. Bagi PKS di luar atau di dalam sama pemeintahan saja. Kita punya pengalaman kedua-duanya. Tapi, kita yakin aman. Karena ada kontrak khusus dengan SBY dan itu berbeda dengan parpol lain yang isinya hanya normatif," ujarnya. (zul)