Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja negara per Februari 2022 masih tetap terjaga dengan baik yaitu sebesar Rp282,7 triliun atau 10,4 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.

“APBN kinerjanya baik sampai Februari. Belanja negara realisasinya Rp282,7 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp78,6 triliun atau 8,3 persen dari pagu APBN dengan manfaat untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pendanaan kegiatan operasional K/L.

Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.

Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp93,6 triliun yang sudah mencapai 9,4 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.

Secara rinci, untuk belanja barang secara keseluruhan realisasinya Rp14 triliun dengan belanja barang untuk sektor kesehatan penanganan COVID-19 turun sedangkan non kesehatan sedikit meningkat.

Belanja barang untuk penanganan COVID-19 menurun karena kebutuhan vaksin pada awal tahun ini sudah mencukupi sedangkan awal tahun lalu pengadaan vaksin mencapai Rp3,6 triliun.

Selain itu, jumlah pasien COVID-19 yang perlu dirawat pada awal tahun ini juga terkendali sehingga kebutuhan belanja BLU RS Kemenkes, Kemenhan dan Polri lebih rendah.

Untuk belanja modal terealisasi Rp8,9 triliun yang lebih rendah dibanding tahun lalu karena pembayaran proyek yang selesai pada 2020 di carry over ke 2021 namun tetap lebih tinggi dari kinerja 2020 dan 2019.

Belanja modal tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur prioritas serta mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan.

Pendanaan peralatan dan mesin Rp0,4 triliun untuk modernisasi peralatan di Kemenhan dan Polri, pembangunan jalan jaringan dan irigasi Rp3,9 triliun sedangkan pembangunan gedung dan bangunan Rp0,6 triliun untuk gedung di Kemenhub, Kemenlu dan Kemenhan.

Selain itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp110,5 triliun atau 14,4 persen terhadap APBN.

Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.

Sementara untuk pembiayaan investasi sampai 15 Maret 2022 mencapai Rp12 triliun yang ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) LMAN sebesar Rp10 triliun dan investasi pemerintah pada program FLPP Rp2 triliun.

“Pembiayaan investasi turut mendukung pembangunan sektor prioritas dan pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani dorong pembiayaan swasta untuk infrastruktur berkelanjutan

Baca juga: Sri Mulyani kembangkan kerangka fiskal perubahan iklim

Baca juga: Sri Mulyani: Reformasi RI tingkatkan kualitas SDM hingga infrastruktur