Wapres: Dibutuhkan komitmen jangka panjang wujudkan kota sehat
28 Maret 2022 11:59 WIB
Tangkap layar - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka secara virtual "Summit" Kabupaten/Kota Sehat Indonesia 2022 di Jakarta, Senin (28/3/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia/am.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut butuh komitmen jangka panjang, baik dari pemerintah maupun warga untuk mewujudkan kota sehat.
"Artinya, dibutuhkan komitmen dan proses yang berkelanjutan untuk menciptakan dan terus meningkatkan lingkungan fisik dan sosial kota, yang memungkinkan warga untuk saling menopang dalam segala aspek kehidupan serta mengembangkan potensi terbaik mereka," kata Wapres membuka secara virtual Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia 2022 di Jakarta, Senin.
Baca juga: Wakil Presiden minta kepala daerah wujudkan kota sehat
Wapres mengingatkan bahwa kota sehat tidak semata-mata didefinisikan oleh status, tetapi dari kesadaran dan upaya terus menerus untuk meningkatkan berbagai tatanan kesehatan kota. Tatanan tersebut termasuk kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, ketahanan pangan dan gizi, serta kehidupan sosial yang sehat.
Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 56,7 persen penduduk tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga 66,6 persen pada 2035.
Sedangkan Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045.
"Maka, membangun kota sehat menjadi keharusan. Kota sehat bukan hanya bertumpu pada infrastruktur, melainkan juga pada aspek ekonomi, budaya, sosial, dan kemanusiaan," tambah Wapres.
Wapres menyebut Indonesia tidak ingin tertinggal untuk mewujudkan kota sehat melalui program Kabupaten dan Kota Sehat, yaitu dengan parameter kabupaten dan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warganya sesuai pedoman Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sejak 2005.
"Terlebih saat ini ketika kita sedang menuju pada masa transisi pandemi COVID-19. Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana sistem layanan kesehatan yang kuat dan responsif harus dibangun serta bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus dibiasakan," ungkap Wapres.
Visi besar pembangunan kabupaten dan kota sehat, menurut Wapres, juga memerlukan dukungan multisektor, yaitu kelompok dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media, atau yang dikenal dengan kemitraan "pentahelix".
Baca juga: Wamenkes: Inovasi diperlukan untuk mencapai Indonesia sehat
Baca juga: Menkes: Puskesmas "Gang Sehat" penting tangani berbagai penyakit
"Saya berharap dengan satu gerakan bersama, seluruh target yang terkait dengan pembangunan kesehatan kota dapat dicapai di tingkat wilayah kabupaten dan kota secara mandiri dan berkesinambungan," kata Wapres.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A., Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, serta lebih dari 900 perwakilan kementerian dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
"Artinya, dibutuhkan komitmen dan proses yang berkelanjutan untuk menciptakan dan terus meningkatkan lingkungan fisik dan sosial kota, yang memungkinkan warga untuk saling menopang dalam segala aspek kehidupan serta mengembangkan potensi terbaik mereka," kata Wapres membuka secara virtual Summit Kabupaten/Kota Sehat Indonesia 2022 di Jakarta, Senin.
Baca juga: Wakil Presiden minta kepala daerah wujudkan kota sehat
Wapres mengingatkan bahwa kota sehat tidak semata-mata didefinisikan oleh status, tetapi dari kesadaran dan upaya terus menerus untuk meningkatkan berbagai tatanan kesehatan kota. Tatanan tersebut termasuk kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum, tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, ketahanan pangan dan gizi, serta kehidupan sosial yang sehat.
Di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 56,7 persen penduduk tinggal di wilayah perkotaan pada 2020. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga 66,6 persen pada 2035.
Sedangkan Bank Dunia juga memperkirakan sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada 2045.
"Maka, membangun kota sehat menjadi keharusan. Kota sehat bukan hanya bertumpu pada infrastruktur, melainkan juga pada aspek ekonomi, budaya, sosial, dan kemanusiaan," tambah Wapres.
Wapres menyebut Indonesia tidak ingin tertinggal untuk mewujudkan kota sehat melalui program Kabupaten dan Kota Sehat, yaitu dengan parameter kabupaten dan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni warganya sesuai pedoman Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri sejak 2005.
"Terlebih saat ini ketika kita sedang menuju pada masa transisi pandemi COVID-19. Kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana sistem layanan kesehatan yang kuat dan responsif harus dibangun serta bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat harus dibiasakan," ungkap Wapres.
Visi besar pembangunan kabupaten dan kota sehat, menurut Wapres, juga memerlukan dukungan multisektor, yaitu kelompok dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan media, atau yang dikenal dengan kemitraan "pentahelix".
Baca juga: Wamenkes: Inovasi diperlukan untuk mencapai Indonesia sehat
Baca juga: Menkes: Puskesmas "Gang Sehat" penting tangani berbagai penyakit
"Saya berharap dengan satu gerakan bersama, seluruh target yang terkait dengan pembangunan kesehatan kota dapat dicapai di tingkat wilayah kabupaten dan kota secara mandiri dan berkesinambungan," kata Wapres.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A., Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, serta lebih dari 900 perwakilan kementerian dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah.
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
Tags: