Washington (ANTARA News) - Para utusan dari Kuartet Timur Tengah -- Uni Eropa, Rusia, PBB dan Amerika Serikat -- akan bertemu di Brussels, Ahad, untuk berupaya memajukan perdamaian Israel-Palestina, kata Deplu AS.

AS akan diwakili oleh David Hale, utusan khusus Amerika untuk perdamaian Timur Tengah, yang juga akan mengadakan pertemuan di Berlin, Paris dan London, kata juru bicara deplu Victoria Nuland pada konferensi pers singkat hariannya.

Ketika ditanya apakah para utusan itu akan membahas masalah bantuan pada Palestina dan juga upaya mereka untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai Israel-Palestina yang telah membeku selama setahun terakhir, Nuland mengatakan mereka mengharapkan "akan membicarakan serangkaian penuh masalah di depan mereka".

Pembicaraan damai langsung antara Israel dan Palestina macet setahun lalu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak memperpanjang moratoriam terbatas dalam pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina yang diduduki oleh Israel di Tepi Barat, termasuk Jerusalem timur, dalam perang Timur Tengah 1967.

Presiden Palestina Mahmud Abbas bulan lalu telah mengajukan permohonan resmi kepada Dewan Keamaan PBB, keanggotaan Palestina di PBB, mengabaikan ancaman AS yang akan memveto tindakan itu jika diajukan ke pemilihan, dan juga ancaman anggota-anggota kongres AS untuk membatasi bantuan AS pada Palestina.

AS dan Israel berdalih bahwa negara Palestina hanya dapat datang melalui dimulainya kembali pembicaraan damai langsung. Kuartet Timur Tengah pada 23 September lalu telah menyerukan pembicaraan persiapan agar dimulai dalam 30 hari dengan tujuan bisa mencapai sebuah perjanjian pada akhir 2012.

Para anggota Senat dan Kongres AS telah bergerak dalam beberapa pekan belakangan ini untuk membekukan aliran bantuan ke Palestina yang telah tersedia untuk tahun fiskal 2011.

Menurut laporan-laporan berita, bantuan pada Palestina itu khususnya yang terkait dengan bantuan ekonomi sebesar 200 juta dolar dari 500 juta dolar bantuan AS. Sejumlah anggota parlemen AS mengkhawatirkan penghentian bantuan keamanan akan mempengaruhi kemampuan pemerintah Otonomi Palestina (PA) dalam melindungi Israel. (S008)