Jakarta (ANTARA) - The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 ingin mengajak negara anggota untuk mengembalikan fungsi Badan Banding atau Appellate Body yang ada di Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).


"Di dalam presidensi ini, di TIIWG kita mengajak seluruh negara anggota G20 termasuk Amerika Serikat untuk sama-sama kita mengembalikan fungsi dari Badan Banding," kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono secara virtual, Jumat.

Djatmiko memaparkan, reformasi WTO menjadi satu isu yang akan dibahas pada TIIWG G20, di mana persoalan tersebut sudah pernah dibahas hingga empat tahun terakhir penyelenggaraan presidensi G20.

Hal tersebut masih terus dibahas karena saat ini, terdapat salah satu fungsi ataupun peran dari WTO yang tidak berjalan, yaitu Badan Banding yang merupakan bagian dari Kesepahaman Penyelesaian Sengketa atau Dispute Seattlement Mechanism WTO.

Baca juga: Kemenperin: TIIWG G20 jadi momen kerja sama penerapan industri 4.0

"Hal itu karena seluruh juri atau panelnya sudah selesai masa tugasnya. Dan tidak ada proses pemilihan dikarenakan proses di Amerika belum memilih proses tersebut," ujar Djatmiko.

Djatmiko menyampaikan, bagaimanapun juga Badan Banding merupakan satu bagian dari proses penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai mahkota lembaga WTO, karena badan itu bisa mengambil peran dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara anggota WTO dibanding proses-proses lain di luar WTO yang mungkin dianggap tidak seefektif yang ada di WTO.

Untuk itu, TIIWG G20 akan mencoba menjaring kesamaan dan simpul-simpul di antara negara anggota G20 untuk mendorong reformasi WTO.

Baca juga: Jadi lokasi TIIWG G20, Kemenperin: Solo pusat industrialisasi di Jawa

"Paling tidak kesamaan di antara kelompok 20 ini karena ini merepresentasikan sekian persen dari total ekonomi dan perdagangan dunia," tukas Djatmiko.

Di akhir pertemuan, tambah Djatmiko, diharapkan akan ada konsensus yang dianggap menjadi satu irisan di antara kelompok negara 20 untuk menjadi masukan terhadap proses reformasi WTO di Jenewa.