Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga terjadinya konflik militer di Ukraina.

“Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat.

Presiden mengatakan ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh negara-negara dunia karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara.

Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia, ujar Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen.

“Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” urai Presiden.

Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan “memutar otak” untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak.

Dalam dua pekan terakhir, Presiden menyebutkan dirinya dihubungi langsung melalui telepon oleh Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz.

“Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden.

Oleh karena kenaikan harga minyak, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Namun, jika terjadi kenaikan BBM di Indonesia, Presiden mengkhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat.

“Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya.

Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum.

“Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden.

Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi.

“Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi.

Baca juga: Airlangga sebut konflik Rusia-Ukraina bakal mendorong inflasi
Baca juga: BI perkirakan ekonomi RI inflasi 0,54 persen pada Maret
Baca juga: Pemerintah kalibrasikan kebijakan hadapi dampak konflik Ukraina-Rusia