Nusa Dua (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Indonesia tidak akan kena imbas dari krisis utang yang selama ini terjadi di negara Eropa.

"Jika kita bisa menjaga stabilitas keamanan dan taat terhadap praktek tata kelola perusahaan (corporate governance) berdasarkan praktek-praktek internasional berlaku, maka imbas krisis di Eropa tdak sampai ke Indonesia," katanya di Nusa Dua, Bali, Senin.

Di sela-sela acara "2011 Asian Roundtable on Corporate Governance" itu, ia mengatakan, karena itu semua eleman harus mampu menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas perekonomian tersebut.

"Untuk itu tata kelola perusahaan yang baik tentu tidak akan terimbas oleh krisis utang yang terjadi di Eropa saat ini," ujarnya.

Menyinggung kegiatan ARCG adalah pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, dan merupakan forum regional untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan praktek tata pengelolaan perusahaan dengan memperkenalkan penggunaan "Organitation for Economic Co-Operation and Development" (OECD).

"Forum ini diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh para pembuat kebijakan, praktisi dan ahli tata pengolahan perusahaan di kawasan Asia, negara OECD dan organisasi internasional lainnya yang relevan.

Ia mengatakan, ARCD secara khusus membahas antara lain melakukan keterbukaan informasi atas keterbukaan informasi dalam kerangka kebijakan dan praktek tata kelola perusahaan, begitu juga meningkatkan kesadaran akan berbagai perkembangan dan tantangannya.

"Selain itu juga mengevaluasi implementasi dan penegakannya serta mendiskusikan dan menganalisa berbagai opsi kebijakan dalam rangka mendukung reformasi tata kelola perusahaan, " ujarnya.

Dikatakan, pada tahun 2003, para peserta forum menyetujui suatu rencana aksi dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan.

Sejak itu, kata dia, dari rencana kerja itu berbagai inisiatif, antara lain peninjauan ulang atas peraturan-peraturan yang ada, adopsi standar akuntansi internasional dan inisiatif lainnya.

"Pertemuan kali ini juga membahas rencana aksi ke depannya, yang secara khusus akan mencakup berbagai tantangan dalam praktek tata kelola perusahaan di Asia," katanya.

Kegiatan pertemuan yang berlangsung hingga Selasa (4/10) dihadiri sekitar 216 peserta dari anggota 34 negara.
(ANT)