Brussels (ANTARA) - Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan akan menyetujui pada pertemuan puncak dua hari yang dimulai Kamis untuk bersama-sama membeli gas, ketika mereka berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar Rusia dan membangun penyangga terhadap guncangan pasokan, tetapi blok itu tetap tidak mungkin memberi sanksi kepada minyak dan gas Rusia.

Invasi ke Ukraina oleh Rusia, pemasok gas utama Eropa, mendorong harga-harga energi yang sudah tinggi ke rekor dan telah mendorong Uni Eropa untuk mencoba memangkas ketergantungan pada bahan bakar fosil Rusia dengan menaikkan impor dari negara lain dan dengan cepat memperluas energi terbarukan.

Dalam draf kesimpulan KTT mereka yang dilihat oleh Reuters, para pemimpin akan setuju untuk "bekerja sama dalam pembelian bersama gas, LNG, dan hidrogen" menjelang musim dingin mendatang, dan mengoordinasikan langkah-langkah untuk mengisi penyimpanan gas.

Komisi Eropa mengatakan pada Rabu (23/3/2022) bahwa pihaknya siap untuk memimpin negosiasi yang mengumpulkan permintaan dan mencari gas menjelang musim dingin mendatang, mengikuti model yang serupa dengan bagaimana blok tersebut membeli vaksin COVID-19.

Para pemimpin akan membahas rencana itu - serta undang-undang yang diusulkan bagi negara-negara untuk mengisi penyimpanan gas menjelang musim dingin - pada Jumat (25/3/2022).

Brussels juga bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden AS Joe Biden, yang akan menghadiri KTT Brussels pada Kamis, untuk mengamankan tambahan pasokan gas alam cair AS untuk dua musim dingin berikutnya.

Rusia memasok 40 persen kebutuhan gas kolektif Uni Eropa, 27 persen impor minyaknya, dan 46 persen impor batu bara.

Eksportir AS telah mengirimkan rekor volume LNG ke Eropa selama tiga bulan berturut-turut, karena harga melonjak lebih dari 10 kali lipat dari tahun lalu. Eropa bersaing di pasar global untuk pasokan LNG yang ketat, dan analis telah memperingatkan lonjakan permintaan dapat meningkatkan harga lebih lanjut dan membuat negara-negara miskin berjuang untuk membeli pasokan.

Para pemimpin juga dapat membahas permintaan dari Moskow agar negara-negara membayar dalam rubel untuk gas Rusia mereka, sebuah langkah yang menurut beberapa diplomat Uni Eropa dapat merusak sanksi Uni Eropa yang ada dengan secara efektif mencairkan aset Rusia.

Namun, negara-negara tetap terpecah tentang apakah akan memberikan sanksi langsung terhadap minyak dan gas Rusia, sebuah langkah yang sudah diambil oleh Amerika Serikat. Embargo Uni Eropa akan membutuhkan persetujuan bulat dari 27 negara anggota.

Polandia dan Latvia termasuk di antara negara-negara yang berusaha menghentikan ratusan juta euro per hari yang dibayarkan Eropa kepada Rusia untuk bahan bakar fosil. Jerman, yang menerima 18 persen dari ekspor gas Rusia, dan Hongaria termasuk di antara mereka yang menentang, dengan alasan kerusakan ekonomi yang akan ditimbulkan oleh embargo minyak.

Melonjaknya harga-harga energi telah melompat ke agenda KTT Uni Eropa, dengan Spanyol, Belgia, Italia, Yunani dan Portugal mengusulkan batas harga dan langkah-langkah untuk memisahkan harga listrik dan gas, untuk mengendalikan tagihan konsumen.

Negara-negara lain memperingatkan pembatasan harga grosir akan menyebabkan masalah dan melemahkan upaya untuk beralih ke energi hijau. Beberapa diplomat mengatakan setiap keputusan di seluruh Uni Eropa tentang hal ini kemungkinan akan ditunda hingga laporan yang akan dirilis bulan ini dari regulator energi tentang kemungkinan reformasi pasar listrik Uni Eropa.

Negara-negara Uni Eropa sebagian besar bertanggung jawab atas kebijakan energi mereka sendiri. Pemerintah telah menggelontorkan miliaran dolar untuk pemotongan pajak nasional dan subsidi untuk mengekang tagihan energi yang melonjak dalam beberapa bulan terakhir.

Baca juga: Wall Street melemah karena reli minyak, Dow jatuh hampir 450 poin
Baca juga: Minyak lanjutkan kenaikan di Asia, saat kekhawatiran pasokan bertahan
Baca juga: Emas datar di Asia, dolar yang lebih kuat imbangi kekhawatiran Ukraina
Baca juga: Dolar menguat, euro melemah, saat Biden bawa rencana sanksi ke Eropa