Zulkieflimansyah mengatakan meski angka prevalensi stunting di wilayah itu cukup tinggi yaitu di atas 30 persen, sehingga menyiapkan empat strategi penanganan stunting secara terintegrasi.
"Ada empat strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting di NTB, yakni melalui peningkatan SDM, peningkatan kualitas pemberian makan bayi dan anak, peningkatan edukasi gizi dan penguatan intervensi gizi di puskesmas dan posyandu," ujarnya pada kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia yang diselenggarakan BKKBN di Mataram, Rabu.
Zulkieflimansyah menyampaikan, keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak.
"Termasuk pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita," katanya.
Baca juga: Menko PMK : Angka kematian bayi berat badan rendah di NTB tinggi
Baca juga: Wapres larang pernikahan dini untuk cegah stunting
Untuk itu, saat ini NTB tengah fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja. Selain itu Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial yang tidak hanya menjadi subjek dalam program ini, melainkan juga sebagai partner yang siap untuk diajak kerja sama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB.
"Oleh karena itu melalui sosialisasi RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting," katanya.
Komitmen menurunkan angka stunting juga disampaikan sejumlah kepala dinas kabupaten dan kota di NTB.
Baca juga: Wapres Ma'ruf singgung kemiskinan di NTB di atas nasional
Untuk itu, saat ini NTB tengah fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja. Selain itu Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial yang tidak hanya menjadi subjek dalam program ini, melainkan juga sebagai partner yang siap untuk diajak kerja sama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB.
"Oleh karena itu melalui sosialisasi RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia) menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting," katanya.
Komitmen menurunkan angka stunting juga disampaikan sejumlah kepala dinas kabupaten dan kota di NTB.
Baca juga: Wapres Ma'ruf singgung kemiskinan di NTB di atas nasional
Baca juga: Wapres tegur Gubernur NTB soal tingginya angka kemiskinan dan stunting
Salah satunya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Mataram, Hariadi yang mengakui, pihaknya telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Ia bertekad bisa menurunkan stunting menjadi 14 persen pada 2024 sesuai target nasional dari angka prevalensi stunting yang saat ini masih di angka 19,60 persen.
"Untuk menurunkan angka itu kami juga telah membentuk pendamping keluarga dengan jumlah 331 anggota dan personil 993 orang. Kita juga akan pertajam hingga ke bawah sehingga angka yang sekarang 19,60 persen itu bisa turun menjadi 14 persen," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga melibatkan seluruh tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan stunting di tengah masyarakat. Termasuk, program penguatan Posyandu Keluarga.
"Dengan wilayah tidak luas. Insyallah kami yakin penurunan angka stunting di Kota Mataram bisa terwujud," katanya.
Baca juga: Pasukan khusus penangkal "stunting" di NTB
Baca juga: NTB kembangkan empat strategi atasi stunting
Salah satunya Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Mataram, Hariadi yang mengakui, pihaknya telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Ia bertekad bisa menurunkan stunting menjadi 14 persen pada 2024 sesuai target nasional dari angka prevalensi stunting yang saat ini masih di angka 19,60 persen.
"Untuk menurunkan angka itu kami juga telah membentuk pendamping keluarga dengan jumlah 331 anggota dan personil 993 orang. Kita juga akan pertajam hingga ke bawah sehingga angka yang sekarang 19,60 persen itu bisa turun menjadi 14 persen," terangnya.
Selain itu, pihaknya juga melibatkan seluruh tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan stunting di tengah masyarakat. Termasuk, program penguatan Posyandu Keluarga.
"Dengan wilayah tidak luas. Insyallah kami yakin penurunan angka stunting di Kota Mataram bisa terwujud," katanya.
Baca juga: Pasukan khusus penangkal "stunting" di NTB
Baca juga: NTB kembangkan empat strategi atasi stunting