Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jangan main kuasa dengan Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK).

"DPR sepertinya merasa paling berkuasa sehingga ingin menekan KPK. Saya setuju dengan langkah KPK menolak rapat konsultasi, itu hanya alasan untuk dijadikan alat DPR untuk menekan KPK," katanya di Jakarta, Jumat.

Hal ini diungkapkan Arbi Sanit mengomentari penolakan KPK terhadap undangan rapat konsultasi dari pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Ketua DPR, Kapolri Jendrral Timur Pradopo , dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Menurut dia, DPR ingin menggunakan kekuasannya untuk melemahkan KPK dalam menangani korupsi yang melibatkan para politisi, terutama kasus yang diduga melibatkan Badan Anggaran.

"Itu strategi mereka setelah sebelumnya diduga dari Banggar inilah persekongkolan untuk korupsi dimulai," kata Arbi Sanit.

Menurut dia, KPK telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat yang diberikan.

"KPK dalam hal ini memanggil Badan Anggaran DPR karena memang melaksanakan fungsinya dalam memberantas korupsi, ini sudah sesuai dengan prinsip `check and balances` (keseimbangan)," katanya.

Namun, menurut dia, tampaknya DPR tidak ingin lebih transparan dan tidak menginginkan lembaga hukum manapun memeriksa dirinya.

"Jadi ini sebenarnya sudah mulai main kuasa," katanya.

Ia menambahkan, justru mengkhawatirkan tugas KPK ke depan bila DPR nanti dengan mudah mengintervensi lembaga pemebrantas korupsi tersebut.

Sebelumnya, KPK meminta keterangan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR, pada Rabu (21/9), guna mengklarifikasi keterangan dari tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyatakan ada aliran dana ke Badan Anggaran DPR.

KPK kemudian memanggil kembali dua pimpinan Badan Anggaran karena pemeriksaan dinilai belum selesai. Pimpinan Banggar kemudian mengancam mogok untuk membahas RAPBN 2012 namun hal itu kemudian diurungkan.

Badan Anggaran DPR disorot karena diduga menjadi salah satu tempat terjadinya persekongkolan antara pengusaha dan politisi dalam melakukan korupsi.

(M041/A011)