Jakarta (ANTARA) - Presidensi G20 Kelompok Kerja Bidang Pertanian akan mendeklarasikan komitmen untuk mengatasi tiga isu prioritas sektor pertanian global mulai dari ketahanan pangan hingga pertanian digital.

"Kelompok kerja pertanian telah mengidentifikasi tiga isu prioritas sebagai isu pokok yang akan kami angkat dalam deklarasi para menteri pertanian. Isu prioritas pertama membangun sistem pangan dan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan," kata Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian yang juga perwakilan dari Kelompok Kerja Bidang Pertanian Presidensi G20 2022 Ade Candradijaya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies di Jakarta, Selasa.

Isu kedua adalah mempromosikan perdagangan pangan yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi serta transparan. Yang ketiga mendorong bisnis pertanian yang inovatif melalui pertanian digital untuk memperbaiki kehidupan petani di wilayah pedesaan.

"Tiga isu prioritas tersebut kami rangkum dalam satu tema besar agriculture working group yaitu 'balancing production and trade to fill food for all'. Ini menjadi misi kami di kelompok kerja bidang pertanian, bagaimana membangun komitmen bersama G20 untuk memastikan keseimbangan pasokan pangan melalui penguatan sistem produksi dalam negeri di satu sisi dan di sisi lain menjaga kelancaran arus mobilisasi pertanian dan pangan lintas batas negara," kata Ade.

Ade mengatakan bahwa negara-negara G20 harus terus bersinergi dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi bagi semua melalui keseimbangan jaminan produksi pangan dan pertanian nasional, serta jaminan keandalan, kepastian, dan keadilan perdagangan pangan dan pertanian lintas batas negara.

Ade mengatakan pada tahun 2022 masyarakat dunia masih menghadapi sejumlah tantangan global mulai dari akibat dampak pandemi dan perubahan iklim.

Dia menyebut ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam Kelompok Kerja Bidang Pertanian Presidensi G20. Dia menjelaskan bahwa pandemi telah menciptakan tantangan terhadap ketahanan pangan dan gizi yang diakibatkan oleh pembatasan pergerakan barang dan jasa di tingkat lokal, regional, dan global.

Jalur logistik dan sistem distribusi pangan berdampak sangat serius. Sementara itu beberapa negara juga menetapkan kebijakan proteksi untuk menjaga stok nasional yang tentu berdampak pada ketidakseimbangan sistem pangan global.

Oleh karena itu, kata Ade, G20 perlu mendukung peran krusial dari sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan gizi yang penting bagi semua orang, juga menjamin pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tanpa membiarkan satu orang pun tertinggal di belakang.

Baca juga: Bappenas: Development Working Group G20 perkuat pemulihan dari pandemi
Baca juga: Menteri LHK: G20 momentum wujudkan aksi kolektif atasi krisis iklim
Baca juga: Pertemuan G20 di Yogyakarta bahas isu lingkungan dan perubahan iklim