Washington (ANTARA News) - Menlu AS Hillary Clinton pada Rabu mendesak Mesir dan Kuartet diplomatik untuk menekan Palestina dan Israel mengupayakan kesepakatan damai.

Pernyataan Ny. Clinton itu muncul setelah Amerika Serikat, Rusia, PBB dan Uni Eropa Jumat menyerukan pada kedua pihak untuk melanjutkan perundingan perdamaian langsung dalam waktu satu bulan dan berkomitmen untuk mencari kesepakatan pada akhir 2012.

"Mesir, Amerika Serikat, Kuartet, semua orang harus bersikap siap untuk mendesak pada kedua pihak untuk mencoba bergerak ke arah penyelesaian masalah yang beredar," kata Ny.Clinton pada konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Mesir Mohammed Kamel Amr.

Kepala diplomat AS menyebut rincian cetak biru Kuartet yang meminta kedua belah pihak untuk menghasilkan "proposal yang komprehensif dalam waktu tiga bulan mengenai wilayah dan keamanan," dan mencapai "kemajuan substansial" dalam waktu enam bulan.

"Jika ada kesepakatan mengenai perbatasan, maka tidak akan ada lagi kontroversi tentang pemukiman, karena semua orang akan tahu mana sisi perbatasan untuk Palestina dan mana sisi perbatasan untuk Israel," kata Clinton.

"Saya pikir tidak ada jalan pintas untuk hal ini. Kita harus mendesak kedua pihak untuk mengesampingkan keengganan mereka atau ketidakpercayaan mereka," katanya.

Baik departemen luar negeri maupun Gedung Putih pada Selasa menyatakan secara jelas frustrasi baru rencana permukiman Israel di Yerusalem timur, sebagai tanda pembaruan ketegangan dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Israel menyetujui rencana untuk membangun 1.100 rumah baru di permukiman Yahudi, dan itu mendorong reaksi marah rakyat Palestina yang mengatakan itu meningkatnya penolakan langsung atas upaya internasional terbaru untuk memulai kembali pembicaraan damai.

Perundingan perdamaian telah digelar selama beberapa tahun tapi tak menghasilkan apa-apa, yang membuat Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh keberadaan negaranya di PBB.

Terakhir, perundingan perdamaian terhenti karena Israel tidak memenuhi syarat permintaan Palestina, agar membekukan semua pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang dicaplok Israel dalam Perang 1967.

Israel belakangan bahkan mengeluarkan izin baru bagi pembangunan perumahan Yahudi di tanah yang diduduki, sementara Palestina mengupayakan status kenegaraannya sesuai perbatasan 1967 dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat internasional. (AK/S008)