Jakarta (ANTARA) - Pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan program tambak udang terintegrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat mengatasi permasalahan limbah.

"Program yang dijalankan oleh KKP, meskipun bukan hal baru, harus memastikan bahwa selain mendapatkan pendistribusian manfaat ekonomi bisa dijalankan secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat lingkungan," katanya di Jakarta, Senin.

Abdul mengingatkan, istilah tambak udang yang modern dan terintegrasi menandakan bahwa dari hulu ke hilir siklus budidaya udang harus terkelola dengan baik dan minim resiko, khususnya terhadap lingkungan hidup akibat dari aktivitas pembuangan limbah tambak pascapanen.

Apalagi, masih menurut dia, program ini muncul karena budidaya udang adalah program yang tergolong mudah dan beresiko minimal untuk dijalankan, serta memiliki pangsa pasarnya yang relatif juga besar.

Ia menyoroti mengenai anggapan bahwa tambak udang yang modern/terintegrasi akan bisa menjadi solusi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak dan masyarakat pesisir di sekitar tambak, dibandingkan dengan saat mereka masih menggunakan tambak tradisional.

"Pernyataan ini benar apabila ditinjau dari volume produksi yang dihasilkan, tapi belum tentu benar bila disebut secara otomatis menaikkan kesejahteraan pembudi daya udang. Kenapa demikian? Karena ada imbas yang harus mereka tanggung, misalnya limbah tambak pasca panen yang langsung dibuang ke sungai," paparnya.

Sebagaimana diwartakan, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, mengatakan, program tambak udang terintegrasi ini bertujuan untuk peningkatan penerimaan devisa negara, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penciptaan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan petambak dan masyarakat.

Ia memaparkan, program tambak udang terintegrasi melalui modelling dengan target luas lahan sekitar 1.500 hektare yang berada di Kabupaten Aceh Timur (Aceh), Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara) dan Kabupaten Sumbawa (Nusa Tenggara Barat)

"KKP akan membangun kawasan budidaya udang baik di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, maupun Indonesia Timur, agar produksi udang terus ditingkatkan. Serta kita mampu menjadi pemain udang terbesar dunia," ujar Tb Haeru.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tambak udang terintegrasi tersebut tentu butuh sinergi antar lintas sektor seperti dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak daerah agar bisa segera cepat terbangun modelling kawasan budidaya udang terintegrasi dan cepat berjalan operasionalnya. "Sehingga hasil kolaborasi menguntungkan ini bisa kita semua rasakan," ucapnya.

Tambak udang itu, ujar dia, akan dikelola secara ramah lingkungan, serta seimbang antara aspek ekologi, ekonomi dan inovasi teknologi. Pembangunan tambak udang memperhatikan aspek ekologi secara berkelanjutan dengan dilengkapi inlet dan outlet yang memadai, tandon yang cukup dan memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL).

Sementara dari aspek ekonomi melalui penerapan bisnis multi produk dan multi kompetensi yang menyerap banyak tenaga kerja. Sementara itu dari aspek inovasi teknologi, diterapkan melalui industrialisasi terintegrasi hulu-hilir, modernisasi sistem produksi, efisiensi input produksi, yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono memastikan pembangunan percontohan tambak udang modern di Sumbawa mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan antara lain karena akan dilakukan penanaman mangrove sebagai lokasi hijau di sekitar tambak, serta areal tambak juga dilengkapi dengan tandon air dan IPAL.

Baca juga: KKP utamakan revitalisasi ketimbang buka lahan baru tambak udang
Baca juga: KKP dorong milenial budi daya udang dengan teknologi MSF
Baca juga: KKP: Target produksi 2 juta ton udang melalui revitalisasi tambak