Paris (ANTARA News) - Kepresidenan Nicolas Sarkozy berada dalam krisis Senin ketika skandal korupsi dan kekalahan historis kaum kanan Prancis dalam pemilu senat mengancam menenggelamkan harapannya untuk terpilih kembali.

Para pendukung Sarkozy terkejut terhadap pemungutan suara Minggu yang memberi suara mayoritas kepada kaum kiri di majelis tinggi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Prancis, serta pekan yang menjanjikan lebih banyak lagi penyingkapan mengenai skandal pendanaan partai yang terus berlangsung, lapor AFP.

Presiden memanggil para pembatu utama Perdana Menteri Francois Fillon dan pemimpin partai UMP Jean-Francois Cope ke Istana Elysee guna membicarakan krisis dan mencari cara agar menyambung kembali dengan para pemilih dalam tujuh bulan menjelang pemilu.

"Penentuan tiba pada musim semi mendatang. Pertarungan mulai malam ini," kata Fillon dalam sebuah pernyataan Minggu malam sesudah hasilnya menjadi jelas

Kaum oposisi Sosialis senang dengan hasil tersebut, dan kemungkinan pemenangnya dalam pertarungan tahun depan untuk menggusur Sarkozy, Francois Hollande, mengatakan:"Sejauh ini hal itu seperti pertanda mengenai apa yang akan terjadi pada 2012."

Pemungutan suara Senat dilaksanakan diantara kelompok pejabat terpilih dan bukan badan pemilihan secara keseluruhan, dan untuk badan yang condong konservatif seperti itu pergeseran ke kiri secara luas digambarkan sebagai sebuah "gempa bumi" politik.

Bahkan jika pemungutan suara itu tidak secara langsung mencerminkan pandangan badan pemilihan, Sarkozy akan mengalami kesulitan untuk meloloskan reformasi besar apapun di bulan-bulan terakhirnya.

Sementara itu, dia dapat berharap lebih dari sekutu-sekutu terdekatnya untuk menghadapi pertanyaan polisi minggu ini.

Minggu lalu, dua mantan pembantu Sarkozy, termasuk seorang teman dekat yang adalah pembantu laki-laki pada upacara perkawinannya pada 2008, ditangkap dan dituduh menerima suap atas transaksi senjata Pakistan untuk mendanai kampanye pemilu sebelumnya.

Kini, semua mata tertuju kepada mentor politik Sarkozy, mantan perdana menteri Edouard Balladur, yang juga diperkirakan akan menghadapi pertanyaan dalam kasus yang sama.

Sakozy adalah juru bicara pencalonan presiden Balladur pada 1995 yang gagal, dimana para penuntut kini menduga sebagian dibiayai dengan suap atas transaksi penjualan kapal selam kepada Pakistan. Presiden menyangkal berperan dalam pendanaan kampanye.

Skandal pendanaan adalah biasa di Prancis, tetapi transaksi kapal selam menjadi racun setelah klaim bahwa pemboman pada 2003 di Karachi yang menewaskan 11 insinyur Prancis diperintahkan oleh agen-agen Pakistan yang dendam setelah mereka gagal menikmati suap.

Sementara itu, mantan menteri dalam negeri Sarkozy dan kemungkinan kepala kampanye pemilunya, pembantu Elysee Brice Hortefeux, kemungkinan menghadapi pertanyaan polisi tentang panggilan telepon yang dia lakukan kepada salah seorang pejabat yang ditangkap minggu lalu.

Hortefeux menelpon mantan penasehat Sarkozy Thierry Gaudet untuk memperingatkan dirinya bahwa istrinya yang menjauh, Puteri Helene dari Yugoslavia, menumpahkan rahasia kepada para penyelidik. Panggilan tersebut direkam polisi dan dibocorkan kepada pers.

Para lawan Sakozy kini menuntut agar Hortefeux diselidiki karena diduga mencampuri penyidikan yudisial independen rahasia.

Eva Joly, seorang mantan jaksa antikorupsi yang akan melaawan Sarkozy tahun depan sebagai kandidat Partai Hijau, mengatakan Balladur harus ditanyai dan Hortefeux harus "berhenti dari kehidupan publik".

"Jika saya terpilih sebagai presiden tidak akan ada lagi yang disembunyikan. Anda tidak akan melihat seorang mantan menteri dalam negeri menghubungi saksi dalam penyelidikan kriminal," katanya mendeklarasikan di jaringan berita BFM-TV.

Menteri Tenaga Kerja Xavier Bertrand menuduh kaum kiri dan media mengritik keras "perkara Karachi" untuk memitnah presiden, membandingkannya dengan skandal Clearstream, sebuah kasus korupsi sebelumnya dimana Sarkozy didakwa secara tidak adil.

Pemungutan suara Senat Minggu, yang dilaksanakan badan pemilihan yang terdiri dari para wali kota terpilih dan para dewan kota praja lokal dan regional, memberi kaum kiri 177 kursi dan oleh karena itu mayoritas tipis di majelis tinggi yang terdiri dari 348 kursi.

Tetapi juru bicara UMP yang mengundurkan diri, Gerard Larcher, mengharapkan akan mempertahankan kekuasaan dengan kesepakatan tertutup dengan kaum independen dan kaum kiri pembangkang. Pemungutan suara untuk memilih juru bicara diselenggarakan Sabtu. (K004)