Jakarta (ANTARA News) - Partai Golkar rela apabila tidak mendapatkan tambahan jatah kursi menteri dalam perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (II) yang akan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum 20 Oktober 2011.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyatakan bahwa Golkar menyadari bahwa kewenangan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden.

"Meskipun dari awal ada keinginan agar kita ditambah kursinya, tapi akhirnya kami menyadari semuanya dikembalikan pada Presiden. Dulu pernah terungkap ke masyarakat juga soal keinginan itu, tapi akhirnya kita sadari itu sepenuhnya diserahkan pada Presiden. Golkar memahami dan mematuhi ketentuan Undang-undang Dasar itu," tutur Agung yang menjabat Menko Kesejahteraan Rakyat itu.

Agung mengaku sampai saat ini belum mendapatkan sinyal dari Presiden Yudhoyono tentang kemungkinan penambahan jatah menteri untuk Golkar dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Golkar, menurut dia, sampai saat ini belum diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono tentang perombakan kabinet. Internal Golkar sendiri, lanjut dia, juga belum mengadakan pembicaraan tentang perombakan kabinet.

Agung mengatakan, Golkar tidak akan mempermasalahkan apabila tidak diajak bicara oleh Presiden Yudhoyono tentang perombakan kabinet karena persoalan itu memang kewenangan penuh seorang presiden.

Meski demikian, Agung yakin Presiden Yudhoyono tetap akan melibatkan partai politik anggota koalisi sebelum mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II pada dua tahun periode kedua masa pemerintahannya.

"Saya yakin Presiden punya pemikiran yang seperti itu. Tapi dalam aturan memang tidak ada, semua diserahkan pada beliau. Andaikata ada seperti itu, kita siap. Tapi kalau tidak ada pun, itu kewenangan beliau," katanya.

(T.D013*F008)