Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemenaker) Anwar Sanusi dikukuhkan sebagai guru besar ilmu kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Dalam pidato bertajuk "Multi-level Collaborative Governance: Sebuah Pendekatan Baru dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Era Digital" yang disampaikan pada acara pengukuhan, Sabtu (19/3), Anwar mengemukakan bahwa ekonomi dunia sedang bertransformasi ke arah knowledge based economy, tata ekonomi berbasis pengetahuan, dan perkembangan desa tidak lepas dari perubahan itu.

"Desa tidak hanya mengalami digitalisasi, namun juga digitalisasi yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di perdesaan," kata Anwar sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Minggu.

Namun demikian, ia mengatakan, selama periode 2014 hingga 2020 kajian kebijakan publik yang membahas tentang kebijakan perdesaan sangat minim.

Selain itu, menurut dia, ada stagnasi dalam pendekatan pembangunan perdesaan.

Hal tersebut, menurut dia, terjadi karena minimnya perhatian pada tata kelola pembangunan perdesaan pada tataran meso-institusional.

Guna menjawab persoalan itu, Anwar menawarkan pendekatan yang disebut dengan Multi-level Collaborative Governance (MLCG).

MLCG dinilai sebagai pendekatan yang relevan untuk mengembangkan desa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam kerja sama yang sistematis dan terstruktur dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, hingga sektor swasta.

Anwar mengatakan bahwa pendekatan MLCG mendorong pengembangan desa berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pendekatan MLCG, ia melanjutkan, dapat mempercepat pewujudan desa mandiri dengan keluaran utama berupa manajemen pengetahuan, kepemimpinan transformatif, dan rekognisi kearifan lokal.

Menurut dia, keunggulan dari pendekatan MLCG mencakup adanya keterlibatan multi-level sektor, pelaksanaan pengembangan desa yang berbasis potensi lokal dan nilai-nilai kearifan lokal, serta pemanfaatan teknologi dalam upaya pengembangan desa.

"Dalam hal ini, seluruh pemangku kepentingan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan perdesaan," kata Anwar.

Kondisi yang demikian, menurut dia, akan menghadirkan rasa memiliki yang kuat pada pembangunan perdesaan sehingga pembangunan perdesaan bisa berjalan dinamis dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan dan risiko yang muncul dari proses pembangunan bisa diminimalkan.

Anwar menjadikan Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif sebagai contoh penerapan pendekatan MLCG.

Menurut dia, Program Desmigratif mampu menangani permasalahan pekerja migran di desa-desa dengan angka kemiskinan tinggi secara komprehensif.

"Jika model Program Desmigratif ini diaplikasikan secara luas dan dikontekstualisasi dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat, niscaya desa mandiri bukanlah suatu mimpi yang terlalu jauh," katanya.

Baca juga:
Bonus demografi dan revolusi industri jadi tantangan pekerja Indonesia
Kemenaker ingatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimulai dari rumah