BKKBN: Audit rutin dapat awasi perkembangan tiap kasus kekerdilan
17 Maret 2022 17:56 WIB
Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (17/3/2022). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bahwa kegiatan audit yang dilakukan secara rutin dapat mengawasi perkembangan tiap kasus kekerdilan pada anak (stunting).
“Melalui audit kasus stunting diharapkan terjadi upaya pencegahan balita stunting melalui percepatan dan perbaikan tata laksana risiko pada kelompok sasaran,” kata Hasto dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hasto menuturkan audit yang dilakukan bersama para ahli, dapat membantu negara mendiagnosis dan mendiskusikan kasus-kasus kekerdilan yang masih dilematis. Seperti adanya kekerdilan yang diakibatkan oleh anemia dan membutuhkan penelusuran faktor risiko lebih lanjut.
Melalui audit kasus kekerdilan, tidak ada kasus kekerdilan yang terkena over diagnostic atau diagnosa berlebihan. Dengan diagnosis yang sesuai dengan kondisi anak tersebut, maka tidak akan berdampak pada pengobatan berlebihan dan menjaga pengeluaran penganggaran tetap sesuai.
“Di sisi lain jangan sampai under diagnostic ataupun under treatment. Harapan kami dengan adanya tim audit stunting bisa menyelesaikan itu,” ucap Hasto.
Baca juga: Rutin jalankan audit, cegah dengan baik kekerdilan tak terdiagnosa
Baca juga: RI perlu contoh negara lain agar stunting turun 3,4 persen per tahun
Menurutnya, audit yang dilakukan juga bisa memperkuat cakupan dan kualitas surveilans rutin keluarga berisiko kekerdilan yang saat ini juga menjangkau calon pasangan pengantin lewat pendataan dalam Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil).
"Nantinya syarat calon pengantin yang sudah diperiksa seperti cek darah, tinggi dan berat badan juga lingkar lengan atas di Elsimil dapat diintegrasikan dengan EPPGBM ataupun yang lainnya. Maka BKKBN siap untuk diintegrasikan dan interoperabilitasnya," ujar dia.
Data surveilans rutin itulah, yang menjadi sumber audit kasus kekerdilan yang dilakukan oleh tim pakar bersama dengan tim teknis, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, puskesmas, PKB/PLKB, camat dan tim pendamping keluarga.
Audit kasus stunting yang menjadi salah satu kegiatan prioritas dari Rencana Aksi Nasional (RAN PASTI) itu, juga telah diamanahkan di dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Hasto berharap kegiatan yang menjadi itikad baik dari pihaknya tersebut, dapat memperbaiki sistem data sehingga pendampingan yang diberikan kepada keluarga yang berpotensi memiliki anak lahir kerdil bisa dibidik tepat sasaran.
“Semoga kick-off dari audit stunting ini betul-betul akan mewarnai kegiatan di lapangan. Sehingga presisi lebih bagus, diagnosis lebih bagus, treatment yang diberikan juga lebih bagus dan sasaran lebih tepat juga hasilnya akan lebih baik,” kata dia.
Baca juga: 3.355 USG disalurkan pada puskesmas pertajam pemantauan kekerdilan
Baca juga: Kemenkes tambah dua jenis vaksin pada anak guna atasi kekerdilan
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan data terkait tumbuh kembang bayi di seluruh Indonesia belum seragam karena adanya keterlambatan laporan atau tidak sampai kepada pemerintah pusat.
Budi berharap melalui audit yang dilakukan bersama BKKBN, dapat mengidentifikasi kasus kekerdilan lebih dini dan para keluarga dapat penanganan sejak dari hulu sambil pihaknya mengadakan alat-alat yang dapat memantau tumbuh kembang bayi di posyandu dan puskesmas.
Budi juga mengatakan pihaknya akan terus mendukung BKKBN mengentaskan kekerdilan melalui dijalankannya intervensi spesifik pada remaja putri dan ibu hamil yang berkontribusi 30 persen dalam terjadinya kekerdilan pada bayi.
“Kami di Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk membantu di bawah koordinasi BKKBN terutama untuk menjalankan tugas-tugas kami yang di intervensi spesifik. Saya minta jajaran Kementerian Kesehatan untuk mendukung penuh BKKBN untuk mengatasi masalah strategi ini,” ucap Budi.
Baca juga: RAN Pasti langkah percepat turunkan stunting
Baca juga: Pakar: Stunting ancam bonus demografi 2045
Baca juga: Dirjen KKP: Konsumsi ikan cara termudah perangi stunting
“Melalui audit kasus stunting diharapkan terjadi upaya pencegahan balita stunting melalui percepatan dan perbaikan tata laksana risiko pada kelompok sasaran,” kata Hasto dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Hasto menuturkan audit yang dilakukan bersama para ahli, dapat membantu negara mendiagnosis dan mendiskusikan kasus-kasus kekerdilan yang masih dilematis. Seperti adanya kekerdilan yang diakibatkan oleh anemia dan membutuhkan penelusuran faktor risiko lebih lanjut.
Melalui audit kasus kekerdilan, tidak ada kasus kekerdilan yang terkena over diagnostic atau diagnosa berlebihan. Dengan diagnosis yang sesuai dengan kondisi anak tersebut, maka tidak akan berdampak pada pengobatan berlebihan dan menjaga pengeluaran penganggaran tetap sesuai.
“Di sisi lain jangan sampai under diagnostic ataupun under treatment. Harapan kami dengan adanya tim audit stunting bisa menyelesaikan itu,” ucap Hasto.
Baca juga: Rutin jalankan audit, cegah dengan baik kekerdilan tak terdiagnosa
Baca juga: RI perlu contoh negara lain agar stunting turun 3,4 persen per tahun
Menurutnya, audit yang dilakukan juga bisa memperkuat cakupan dan kualitas surveilans rutin keluarga berisiko kekerdilan yang saat ini juga menjangkau calon pasangan pengantin lewat pendataan dalam Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil).
"Nantinya syarat calon pengantin yang sudah diperiksa seperti cek darah, tinggi dan berat badan juga lingkar lengan atas di Elsimil dapat diintegrasikan dengan EPPGBM ataupun yang lainnya. Maka BKKBN siap untuk diintegrasikan dan interoperabilitasnya," ujar dia.
Data surveilans rutin itulah, yang menjadi sumber audit kasus kekerdilan yang dilakukan oleh tim pakar bersama dengan tim teknis, yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, puskesmas, PKB/PLKB, camat dan tim pendamping keluarga.
Audit kasus stunting yang menjadi salah satu kegiatan prioritas dari Rencana Aksi Nasional (RAN PASTI) itu, juga telah diamanahkan di dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Hasto berharap kegiatan yang menjadi itikad baik dari pihaknya tersebut, dapat memperbaiki sistem data sehingga pendampingan yang diberikan kepada keluarga yang berpotensi memiliki anak lahir kerdil bisa dibidik tepat sasaran.
“Semoga kick-off dari audit stunting ini betul-betul akan mewarnai kegiatan di lapangan. Sehingga presisi lebih bagus, diagnosis lebih bagus, treatment yang diberikan juga lebih bagus dan sasaran lebih tepat juga hasilnya akan lebih baik,” kata dia.
Baca juga: 3.355 USG disalurkan pada puskesmas pertajam pemantauan kekerdilan
Baca juga: Kemenkes tambah dua jenis vaksin pada anak guna atasi kekerdilan
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan data terkait tumbuh kembang bayi di seluruh Indonesia belum seragam karena adanya keterlambatan laporan atau tidak sampai kepada pemerintah pusat.
Budi berharap melalui audit yang dilakukan bersama BKKBN, dapat mengidentifikasi kasus kekerdilan lebih dini dan para keluarga dapat penanganan sejak dari hulu sambil pihaknya mengadakan alat-alat yang dapat memantau tumbuh kembang bayi di posyandu dan puskesmas.
Budi juga mengatakan pihaknya akan terus mendukung BKKBN mengentaskan kekerdilan melalui dijalankannya intervensi spesifik pada remaja putri dan ibu hamil yang berkontribusi 30 persen dalam terjadinya kekerdilan pada bayi.
“Kami di Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk membantu di bawah koordinasi BKKBN terutama untuk menjalankan tugas-tugas kami yang di intervensi spesifik. Saya minta jajaran Kementerian Kesehatan untuk mendukung penuh BKKBN untuk mengatasi masalah strategi ini,” ucap Budi.
Baca juga: RAN Pasti langkah percepat turunkan stunting
Baca juga: Pakar: Stunting ancam bonus demografi 2045
Baca juga: Dirjen KKP: Konsumsi ikan cara termudah perangi stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
Tags: