Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa partai tetap melarang kader dan fungsionaris PDIP untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu II jika terjadi perombakan kabinet.

Menurutnya, kebijakan partai sesuai hasil Kongres Bali adalah tetap berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014.

"Jika atas nama pribadi, kader atau fungsionaris PDIP menerima, silakan saja. Tapi, kalau mengaku kader atau fungsionaris PDIP tentu tidak akan menjalankan tugas jika tidak ada penugasan partai," kata Puan.

Kendati demikian, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini menyatakan, meskipun berada di luar pemerintahan, namun PDIP tetap berkomitmen mendukung pemerintah jika program yang dijalankan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, anggota Komisi VI DPR ini meminta agar jika terjadi perombakan kabinet maka harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja menteri-menteri KIB II.

"Kalau memang kinerjanya kurang, tentu lebih baik diganti. Ini juga bertujuan agar kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat tetap bisa berjalan," kata Puan.(zul)