Jakarta (ANTARA News) - Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terbaru menyebutkan bahwa kurang dua tahun terakhir tingkat kepuasan publik (elaktibilitas) atas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II menurun sekitar 15 persen, yaitu dari 52,3 persen pada Januari 2010 menjadi 37,7 persen pada September 2011.

Peneliti LSI Network, Adjie Alfaraby mengemukakan hal itu kepada pers di Jakarta, Minggu dan menambahkan dari survei tersebut terugkap bahwa kepuasaan publik atas KIB II cukup merosot dalam waktu kurang dari dua tahun karena angkanya di bawah 50 persen.

Sedangkan, hasil survei LSI yang sama pada September 2010 (setahun pemerintahan SBY-Boediono) bahwa tingkat kepuasan publik sebesar 46,5 persen.

Adjie menjelaskan, survei LSI dilakukan pada 5-10 September 2011, menggunakan metode "multistage random sampling", berupa wawancara dan tatap muka responden dengan kuesioner, jumlah responden 1.200 orang dari 33 provinsi, serta tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

Survei itu menyebutkan bahwa 37,7 persen responden menyatakan puas atas kinerja KIB II, sedang 44,7 persen menyatakan tidak puas dan hanya 17,7 persen yang tidak menjawab.

"Responden di perkotaan yang puas atas kinerja KIB II sebanyak 29,6 persen, sedang di desa sebanyak 43,9 persen. Hal ini karena warga di kota lebih punya akses informasi dalam mengikuti perkembangan kinerja pemerintahan," kata Adjie.

Menurut dia, dari survei disimpulkan bahwa sejumlah kasus korupsi di kementerian yang kini ditangani KPK, menjadi penyebab menurunnya tingkat kepuasan responden atau publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono.

Beberapa kebijakan yang dianggap negatif oleh publik juga menjadi faktor penurun tingkat kepuasaan publik seperti pemberian remisi bagi para koruptor, tingkat kemahalan harga sembako dan perumahan layak huni.

Selain itu, kebijakan dalam penanganan TKI, kebijakan yang kurang dalam sosialisasi tabung gas, kebijakan perlindungan terhadap minoritas.

Ketika ditanya tentang perombakan kabinet (resuffle), Adjie mengatakan, bahwa Presiden SBY yang memiliki hak prerogratif untuk merombak kabinet, namun LSI hanya memberikan rekomendasi perlu adanya perubahan untuk menaikkan elaktibilitas kinerja KIB II.(ANT)