Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan secepatnya melakukan perombakan kabinet, bila perlu bulan ini.

Demikian dikatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso terkait pernyataan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Menurut Priyo, saran tersebut dikarenakan sudah dua tahun berjalannya Kabinet Indonesia Bersatu II dan evaluasi Tim UKP4.

"Kali ini saya menangkap sinyal dan bahasa tubuh yang jelas, clear dari Daniel Sparinga, saya berpendapat seandainya hari ini Presiden SBY melakukan reshuffle, ini momentum terakhir beliau dari segi ketepatan waktu. Jika bulan-bulan ini tidak reshuffle semua akan terlambat, karena momentum sudah tidak tepat. Saya menyarankan momentumnya tepat hari ini. Sinyal kali ini terang benderang. Tapi kalau meleset lagi, lupakan reshufle," kata Priyo.

Saat ini, kata Wakil Ketua DPR RI, semua mata tertuju pada kabinet. Termasuk evaluasi UKP4.

"Yang saya tangkap dari pernyataan Sudi Silalahi (Mensesneg), evaluasi bisa dilakukan presiden untuk hal-hal yang bersifat kedinasan, kinerja dan pribadi. Ini bahasa terang benderang," tambah Priyo.

Menurut dia, waktu yang tersisa 3 tahun juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet.

"Ini waktu tinggal 3 tahun, kalau reshuffle bilangannya tersisa satu paling lama dua tahun. Tokoh-tokoh kaliber akan menyatakan tidak bersedia diganti," ujar dia.

Ketika ditanya, apakah Partai Golkar akan terkena reshuffle, Priyo mengatakan, sebelum direshufflenya menteri-menteri Golkar, Presiden SBY harus berkonsultasi dengan Ketua Umum PG Aburizal Bakrie.

"Kami menyerahkan sepenuhnya itu pada Presiden SBY. Apakah Golkar terkena reshuffle itu sepenuhnya kewenangan presiden. Saran saya kepada presiden yang menyangkut Partai Golkar itu ketum diajak bicara, tapi itu diserahkan pada presiden. Khusus menteri dari Golkar, alangkah eloknya presiden mengajak berbicara ketum partai," kata Priyo.

Ia menambahkan, untuk perombakan kabinet, dirinya menyarankan agar presiden tidak membahasnya di Setgab.

"Hanya fatsunnya Ketum koalisi diajak bicara," katanya.(zul)