Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah mempercepat program pemberdayaan ekonomi desa guna menekan angka kemiskinan di Indonesia.

"Sejumlah program Pemerintah, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sosial, serta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) belum mampu membuat masyarakat miskin mandiri dan keluar dari kemiskinannya," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan upaya pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat di perkotaan dan pedesaan juga belum terlihat signifikan.

Menurutnya, terdapat persepsi keliru terkait dengan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah yang bersifat jejaring pengaman sosial. Pola pikir masyarakat sebagai penerima manfaat program bantuan itu pada umumnya belum berubah, tambahnya.

"Misalnya, keluarga penerima PKH, ketika anaknya tidak ada lagi yang bersekolah dan dialihkan kepada keluarga lain, maka ia merasa tetap kesulitan secara ekonomi karena sudah tidak menerima bantuan sosial lagi," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan Pemerintah perlu memikirkan langkah dan program yang lebih mengutamakan pada pengentasan kemiskinan. melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Dengan demikian, lanjutnya, pemberian program bantuan sosial langsung secara perlahan dapat dikurangi atau bahkan dihentikan jika mereka sudah mampu untuk hidup mandiri dengan usaha keluarganya.

"Program dapat difokuskan melalui dana desa, apalagi sekarang sudah ada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Jadi perlu dioptimalkan sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya," katanya.

Dia juga Pemerintah memberikan pendampingan terhadap BUMDes agar dapat menciptakan program-program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran dan berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa.

"Potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya.