Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang perikanan, khususnya terkait penentuan koridor tertentu tempat kedua negara bisa menangkap ikan.

"Kita atur bagaimana Vietnam dan Indonesia bisa menangkap ikan di koridor yang kita tetapkan," kata Hatta setelah mendampingi Presiden Yudhoyono menerima Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Hatta menjelaskan, sektor perikanan adalah salah satu sektor unggulan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu andalan dalam bekerjasama dengan negara-negara sahabat, termasuk Vietnam.

Menurut dia, pemerintah akan menggabungkan sektor perikanan dan beras menjadi satu format kerja sama, yaitu kerja sama bidang pangan.

Hatta mengakui, beras adalah sektor unggulan Vietnam. Dia juga membenarkan bahwa Indonesia akhir-akhir ini mengimpor beras dari negara itu.

"Tapi, kalau dalam perdagangan itu jangan berpikir Indonesia akan mengimpor terus. Tidak, suatu saat kita tentu mengekspor," katanya.

Terkait dengan kerja sama perikanan, kedua negara juga sepakat untuk menggelar patroli bersama untuk mencegah berbagai kejahatan di perbatasan, khususnya pencurian ikan.

Pemerintah Indonesia dan Vietnam juga sepakat untuk segera menyelesaikan pembahasan tentang perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE adalah kawasan dalam lingkup 200 mil dari pangkal pantai sebuah negara.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menjelaskan, komitmen pembahasan ZEE ini sudah dimulai sejak kunjungan Presiden Yudhoyono ke Vietnam pada 2010. Percepatan pembahasan tentang hal itu kemungkinan akan dilakukan dalam empat bulan ke depan.

"Ini penting, dalam arti konteks yang lebih luas karena kita ingin bisa agar keberhasilan perundingan ini akan menunjukan kepada negara-negara kawasan bahwa masalah perbatasan bisa diselesaikan lewat perundingan," katanya.

Menurut dia, kesepakatan tentang batas maritim antarnegara tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena ada prosedur dan forum-forum khusus yang harus dilalui.

Dia menegaskan, prosedur dan forum pembahasan itu bisa berjalan lancar, sehingga kedua negara ada kesepahaman tentang batas maritim.
(*)