Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan disinsentif untuk barang-barang yang dikonsumsi di Indonesia dengan skala besar tetapi tidak diproduksi di tanah air.

"Kami akan menginventarisasi produk-produk apa saja dikonsumsi dengan skala besar di Indonesia tetapi diproduksi di luar negeri," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan, di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Indonesia perlu menyikapi adanya gejala barang-barang yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam jumlah besar tetapi diproduksi di luar Indonesia.

"Dengan semangat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kita mau melakukan hilirisasi produksi dan peningkatan kapasitas produksi nasional," katanya.

Gita mencontohkan, konsumsi telepon selular BlackBerry di Indonesia sangat besar, namun investor justru merencanakan investasi di Malaysia.

Mereka menargetkan penjualan hingga empat juta unit tahun depan dengan harga per unit 300 dolar Amerika Serikat (AS) di Indonesia, sementara target penjualan di Malaysia tidak lebih dari 400.000 unit.

"Ini perlu disikapi, apakah dalam bentuk non-tarif, tarif atau lainnya," katanya.

Ia juga mencontohkan, rencana investasi perusahaan dari Jerman, Bosch, yang akan membangun pabrik solar panel di Malaysia yang pasti juga punya kepentingan untuk melakukan penetrasi ke pasar Indonesia.

"Ini tadi saya sampaikan dalam forum rapat koordinasi, dan sangat diterima Menko Perekonomian, Menkeu, Menperin, dan lainnya," katanya.

Gita menyebutkan, untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas produksi nasional, pemerintah menyediakan berbagai insentif, termasuk tax allowance dan tax holiday.

"Perlu juga dipikirkan adanya disinsentif bagi mereka yang tidak memproduksi barangnya di Indonesia," katanya.

Menurut dia, pemerintah tengah merumuskan disinsentif itu dan diharapkan dalam satu hingga dua pekan ke depan sudah siap untuk dibahas kembali.
(T.A039/K005)