"Gagalnya kesepakatan gencatan senjata di Ukraina bukan hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi semakin bertambahnya korban jiwa dan krisis kemanusiaan di Ukraina," cuit Presiden dalam akun Twitter resminya, @jokowi, Selasa.
"Perang adalah persoalan ego, melupakan sisi kemanusiaan, dan hanya menonjolkan kepentingan dan kekuasaan," tulis Presiden dalam cuitan yang sama.
Presiden menyerukan agar semua pihak bersama-sama mencegah terjadinya ancaman krisis pengungsi terbesar sepanjang abad ini.
"Menurut UNHCR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina," tulis Presiden dalam cuitan lanjutan-nya.
Baca juga: Petenis Rusia Medvedev serukan perdamaian dunia
Baca juga: Buntut invasi Rusia, Abramovich serahkan perwalian yayasan Chelsea
"Apabila krisis berlanjut niscaya akan terjadi 'krisis pengungsi terbesar sepanjang abad'. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi," ujarnya menambahkan.
Menurut UNHCR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina.
Apabila krisis berlanjut niscaya akan terjadi “krisis pengungsi terbesar sepanjang abad”. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi.
— Joko Widodo (@jokowi) March 8, 2022
Sebelumnya rencana operasi evakuasi dari kota Mariupol dan kota terdekat Volnovakha, Ukraina, gagal selama beberapa hari terakhir setelah Rusia dan Ukraina saling menuding ketidakpatuhan satu sama lain atas kesepakatan gencatan senjata.
Rusia baru-baru ini mengusulkan pembentukan koridor kemanusiaan agar warga sipil bisa meninggalkan lima kota Ukraina, termasuk ibu kota, Kiev.
Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak usulan mengevakuasi warga Ukraina ke daerah-daerah yang disebutnya sebagai "wilayah pendudukan" di Rusia dan Belarus.
Baca juga: Dubes: NATO langgar janji, Rusia sangat menentang ekspansi
Sementara Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengatakan Rusia telah "menyabotase pengaturan" koridor kemanusiaan lewat sikap bersikeras mereka mengharuskan semua rute melalui Rusia atau Belarus.