"Pemenuhan kesetaraan gender harus dijadikan sebagai investasi vital, terlebih kesetaraan dan pemberdayaan perempuan menjadi isu utama yang diangkat oleh Women 20 selama Indonesia memegang Presidensi G20 ini," kata Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Menurut Laporan Girls Leadership Index 2021 oleh Plan International, Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dari 19 negara Asia dalam indeks kepemimpinan anak perempuan secara keseluruhan.
Sementara di bidang hukum dan kebijakan, yang menilai beberapa subbidang, seperti upah yang setara, perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual, Indonesia berada di peringkat 14. Sementara, dalam bidang suara dan perwakilan politik perempuan, Indonesia hanya di peringkat 12.
Baca juga: Media diminta sebarkan informasi yang sensitif gender dan ramah anak
Baca juga: KPPPA terbitkan publikasi data gender dan anak 2021
Dini menuturkan anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip gender dan bias dalam berbagai aspek yang menghambat mereka untuk membuat keputusan bagi hidup mereka, terlebih untuk memimpin.
Ia mengatakan urgensi penguatan kesetaraan gender menjadi semakin besar saat ini karena pandemi COVID-19 ikut memperparah ketidaksetaraan yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia.
Data dari laporan Halting Lives 2: In Their Own Voice: Girls and Young Women on the Impact of COVID-19 oleh Plan International yang melibatkan 7.000 anak perempuan dan perempuan muda di 14 negara mengungkapkan, 31 persen keluarga responden kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan rumah tangga yang dapat mendukung pemenuhan hak anak perempuan.
Oleh karenanya, melalui momentum Hari Perempuan Internasional 2022, Plan Indonesia menyerukan ke seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk bersama-sama bertindak dan melawan ketidaksetaraan gender.
"Kita juga harus memastikan agar kaum perempuan dipenuhi haknya sejak usia anak, serta diberikan wadah untuk meningkatkan agensi mereka," ujarnya.
Baca juga: Ibu Negara tegaskan peran perempuan untuk kemajuan bangsa
Dini menuturkan anak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stereotip gender dan bias dalam berbagai aspek yang menghambat mereka untuk membuat keputusan bagi hidup mereka, terlebih untuk memimpin.
Ia mengatakan urgensi penguatan kesetaraan gender menjadi semakin besar saat ini karena pandemi COVID-19 ikut memperparah ketidaksetaraan yang dialami perempuan, termasuk di Indonesia.
Data dari laporan Halting Lives 2: In Their Own Voice: Girls and Young Women on the Impact of COVID-19 oleh Plan International yang melibatkan 7.000 anak perempuan dan perempuan muda di 14 negara mengungkapkan, 31 persen keluarga responden kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan rumah tangga yang dapat mendukung pemenuhan hak anak perempuan.
Oleh karenanya, melalui momentum Hari Perempuan Internasional 2022, Plan Indonesia menyerukan ke seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun sektor swasta, untuk bersama-sama bertindak dan melawan ketidaksetaraan gender.
"Kita juga harus memastikan agar kaum perempuan dipenuhi haknya sejak usia anak, serta diberikan wadah untuk meningkatkan agensi mereka," ujarnya.
Baca juga: Ibu Negara tegaskan peran perempuan untuk kemajuan bangsa
Baca juga: KSP: Perempuan harus jadi subjek yang berdaya
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tedi Bharata mengatakan kesetaraan gender dan keberagaman memberikan nilai tambah pada kinerja organisasi, termasuk BUMN.
Untuk itu, Kementerian BUMN terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan seperti di jajaran dewan komisaris dan dewan direksi, dengan target 15 persen pada 2021 dan mencapai 25 persen pada 2023.
"Untuk mencapai ambisi ini, investasi terhadap perempuan agar dapat memimpin harus dilakukan sejak usia muda," tutur Tedi.
Upaya lain yang ditempuh oleh Kementerian BUMN untuk memperkuat peran perempuan di jajaran BUMN adalah berpartisipasi dalam gerakan #GirlsTakover 2021 bekerja sama dengan Plan Indonesia, Srikandi BUMN, dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan akan dilanjutkan hingga 2026.
"Kami berkomitmen meningkatkan kesadaran publik di tingkat nasional akan kesetaraan gender, sekaligus memunculkan talenta-talenta muda baru, termasuk staf muda BUMN yang memiliki nilai kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan dalam bekerja," ujarnya.
Baca juga: KPPPA: Sinergi multipihak jadi kekuatan wujudkan kesetaraan gender
Baca juga: W20 dorong isu pemberdayaan perempuan dan gender masuk Deklarasi G20Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tedi Bharata mengatakan kesetaraan gender dan keberagaman memberikan nilai tambah pada kinerja organisasi, termasuk BUMN.
Untuk itu, Kementerian BUMN terus berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan seperti di jajaran dewan komisaris dan dewan direksi, dengan target 15 persen pada 2021 dan mencapai 25 persen pada 2023.
"Untuk mencapai ambisi ini, investasi terhadap perempuan agar dapat memimpin harus dilakukan sejak usia muda," tutur Tedi.
Upaya lain yang ditempuh oleh Kementerian BUMN untuk memperkuat peran perempuan di jajaran BUMN adalah berpartisipasi dalam gerakan #GirlsTakover 2021 bekerja sama dengan Plan Indonesia, Srikandi BUMN, dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan akan dilanjutkan hingga 2026.
"Kami berkomitmen meningkatkan kesadaran publik di tingkat nasional akan kesetaraan gender, sekaligus memunculkan talenta-talenta muda baru, termasuk staf muda BUMN yang memiliki nilai kesetaraan gender dan mendukung kepemimpinan perempuan dalam bekerja," ujarnya.
Baca juga: KPPPA: Sinergi multipihak jadi kekuatan wujudkan kesetaraan gender
Baca juga: Komnas Perempuan: Integrasikan gender di Konvensi Penghilangan Paksa