Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai wacana perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi di Indonesia perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga pemerintah jangan tergesa-gesa dalam memutuskan perubahan status tersebut.

"Saya meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan status pandemi ke status endemi dan harus memperhatikan aspek kehati-hatian jangan sampai keputusan yang diambil di kemudian hari, membuat Indonesia kembali ke situasi awal pandemi," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah bersama para pakar harus benar-benar mengkaji secara mendalam terkait wacana perubahan status pandemi tersebut. Dia menilai kajian tersebut perlu didukung data-data ilmiah dan empiris serta analisis pakar yang menunjukkan kondisi pandemi terus membaik.

"Pemerintah perlu berkomitmen untuk terus memantau secara rinci terkait perkembangan COVID-19 di Indonesia dan termasuk memantau juga perkembangan COVID-19 di negara lain. Selain itu untuk terus berupaya mengendalikan pandemi di Tanah Air, agar status endemi dapat terealisasi," ujarnya.

Selain itu Bamsoet juga menyoroti peningkatan jumlah daerah yang berada pada PPKM level 4, dari semula empat daerah menjadi tujuh daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun.

Dia meminta pemerintah untuk menginstruksikan ke pemerintah daerah di masing-masing wilayah dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan PPKM.

Baca juga: Kemenko Perekonomian: WFH akan berlanjut saat COVID-19 jadi endemi

Baca juga: Reisa: Vaksinasi COVID-19 syarat penting transisi pandemi jadi endemi

"Evaluasi kebijakan juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi yang selama ini diterapkan," katanya.

Bamsoet juga meminta pemerintah daerah di tujuh daerah tersebut agar lebih serius menekan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat upaya mitigasi penanganan, salah satunya mengoptimalkan tes, penelusuran, dan tindak lanjut perawatan (3T).

Dia menilai perlu komitmen pemda yang daerahnya mengalami peningkatan level PPKM agar lebih serius dalam menerapkan kebijakan/aturan yang diberlakukan salah satunya terkait pembatasan mobilitas masyarakat.

Baca juga: Satgas optimistis Indonesia mampu ubah pandemi jadi endemi

"Dan termasuk pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Karena apabila dua indikator tersebut benar-benar diterapkan secara disiplin maka sangat kecil kemungkinan terjadinya peningkatan PPKM berlevel," katanya.

Bamsoet juga meminta pemerintah daerah khususnya di tujuh daerah terkait untuk terus mengakselerasi program vaksinasi COVID-19, mulai dari vaksin dosis pertama, kedua hingga dosis booster untuk menciptakan kekebalan kelompok secara menyeluruh.