G20 Indonesia
Pengamat: G20 momentum mendorong kerja sama bidang perikanan
3 Maret 2022 20:49 WIB
Pengamat ekonomi perikanan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Teuku Junaidi. ANTARA/Wuryanti Puspitasari.
Purwokerto (ANTARA) - Pengamat ekonomi perikanan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Teuku Junaidi mengatakan bahwa Forum G20 dapat menjadi momentum untuk mendorong kerja sama bidang perikanan.
"Indonesia perlu memanfaatkan sebaik mungkin Presidensi G20 tahun 2022 untuk mendorong kerja sama bidang perikanan mengingat Indonesia sebagai maritim memiliki banyak potensi sumber daya laut dan pesisir," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed tersebut menjelaskan keketuaan Indonesia selama satu tahun dalam sebuah forum internasional merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan antara konsep ekonomi biru dengan G20.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung konsep ekonomi biru yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yaitu ekologi dan ekonomi," katanya.
Baca juga: Luhut targetkan RI jadi lima besar eksportir produk perikanan dunia
Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya berfokus pada potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan mengenai kelestarian ekosistem kelautan.
"Karena itu, Indonesia sebagai negara maritim perlu mendorong agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir dilakukan dengan seoptimal mungkin namun tetap ramah terhadap lingkungan agar dapat berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, upaya mendorong hal tersebut pada forum G20 yang beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) sangatlah penting guna memajukan sektor kelautan dan perikanan.
"Karena isu terkait sektor kelautan dan kesehatan lingkungan termasuk laut dan terjaganya sumber daya sebagai bahan pangan menjadi salah satu perhatian dunia," katanya.
Baca juga: KKP usung kesehatan laut dan perikanan berkelanjutan di G20
Dia mencontohkan, salah satu hal yang perlu didorong adalah kerja sama antara negara-negara anggota G20 dalam bidang riset yang terkait dengan kelautan dan perikanan.
"Misalkan, kerja sama dalam bidang riset terapan teknologi bioremediasi dan revegetasi untuk membersihkan senyawa pencemar guna menjaga kelestarian lingkungan laut," katanya.
Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G20 tahun 2022 yang dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) akhir tahun ini.
Selama satu tahun, Indonesia akan menjalankan fungsi keketuaan sebuah forum internasional yang menjadi bagian penting bagi dunia. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan serta kehormatan sekaligus peristiwa bersejarah bagi seluruh bangsa.
Baca juga: Menyelaraskan ekonomi biru dengan Presidensi G20
Baca juga: KNTI: Kekuatan maritim RI harus ditonjolkan selama Presidensi G20
"Indonesia perlu memanfaatkan sebaik mungkin Presidensi G20 tahun 2022 untuk mendorong kerja sama bidang perikanan mengingat Indonesia sebagai maritim memiliki banyak potensi sumber daya laut dan pesisir," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.
Pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed tersebut menjelaskan keketuaan Indonesia selama satu tahun dalam sebuah forum internasional merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan antara konsep ekonomi biru dengan G20.
"Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung konsep ekonomi biru yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yaitu ekologi dan ekonomi," katanya.
Baca juga: Luhut targetkan RI jadi lima besar eksportir produk perikanan dunia
Dengan demikian, ekonomi biru tidak hanya berfokus pada potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan mengenai kelestarian ekosistem kelautan.
"Karena itu, Indonesia sebagai negara maritim perlu mendorong agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dan pesisir dilakukan dengan seoptimal mungkin namun tetap ramah terhadap lingkungan agar dapat berkelanjutan," katanya.
Menurut dia, upaya mendorong hal tersebut pada forum G20 yang beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) sangatlah penting guna memajukan sektor kelautan dan perikanan.
"Karena isu terkait sektor kelautan dan kesehatan lingkungan termasuk laut dan terjaganya sumber daya sebagai bahan pangan menjadi salah satu perhatian dunia," katanya.
Baca juga: KKP usung kesehatan laut dan perikanan berkelanjutan di G20
Dia mencontohkan, salah satu hal yang perlu didorong adalah kerja sama antara negara-negara anggota G20 dalam bidang riset yang terkait dengan kelautan dan perikanan.
"Misalkan, kerja sama dalam bidang riset terapan teknologi bioremediasi dan revegetasi untuk membersihkan senyawa pencemar guna menjaga kelestarian lingkungan laut," katanya.
Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi G20 tahun 2022 yang dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) akhir tahun ini.
Selama satu tahun, Indonesia akan menjalankan fungsi keketuaan sebuah forum internasional yang menjadi bagian penting bagi dunia. Hal ini merupakan sebuah kepercayaan serta kehormatan sekaligus peristiwa bersejarah bagi seluruh bangsa.
Baca juga: Menyelaraskan ekonomi biru dengan Presidensi G20
Baca juga: KNTI: Kekuatan maritim RI harus ditonjolkan selama Presidensi G20
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
Tags: