Serang (ANTARA) - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait kebencanaan, seperti badan penanggulangan bencana daerah, dinas kesehatan serta dinas sosial, untuk melakukan penyelamatan warga korban banjir.

“Sekarang yang paling utama adalah upaya penyelamatan. Kami, saya dan pak gubernur sudah instruksikan agar OPD terkait kebencanaan bergerak melakukan upaya-upaya penyelamatan yang diperlukan dengan berkoordinasi bersama pemda setempat,” kata Andika di Serang, Selasa.

Wilayah Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten, dikepung banjir akibat luapan Sungai Cibanten pasca-wilayah Kota Serang dan sekitarnya diguyur hujan deras sepanjang malam hari, yakni sejak Senin (28/2) sore.

Menurut Andika, langkah pertama dan utama adalah membantu evakuasi dan penyelamatan dahulu masyarakat dari lokasi banjir agar tidak ada korban jiwa, termasuk siap siaga alat berat, pompa, perahu karet dan perlengkapan pendukung penyelamatan lainnya. Berikutnya, hasil koordinasi dengan Pemkot Serang menyepakati langkah jangka pendek, berupa pembersihan dan perbaikan serta penangan darurat infrastruktur terdampak.

Hasil koordinasi dengan Pemkot Serang, kata dia, juga menyebutkan untuk jangka menengah dan panjang, akan disiapkan program berkelanjutan bersama-sama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung -Cidurian (BBWSC3) sebagai instansi pemerintah pusat di bawah Kementerian PUPR, yang berwenang terkait pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang meliputi Sungai Cibanten, penyusunan detail enginering design (DED) penanganan banjir Sungai Cibanten.

“Tahun anggaran 2022 ini kami melalui DPUPR (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang) akan susun DED penanganan banjir Cibanten ini, mula dari Bendungan Sindang Heula sampai dengan Muara Cibanten,” katanya.

Menurut Andika, DED penanganan banjir Sungai Cibanten ini tidak hanya yang bersifat upaya struktur dengan membangun tanggul atau menormalisasi alur sungai, melainkan juga upaya nonstruktur dengan pengendalian tata ruang, berupa pemberian izin seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang harus dibarengi dengan persyaratan menyiapkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tampungan air/retensi banjir.

“Atau penyiapan sumur resapan, biopori, drainase vertikal dan sejenisnya,” katanya.

Pengendalian tata ruang dimaksud, kata dia, juga meliputi penertiban bangunan di sepanjang bantaran dan sempadan sungai dan anak Sungai Cibanten.

Andika mengatakan, bersama-sama dengan Pemkot Serang, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR akan membuat rancangan drainase perkotaan untuk wilayah Kota Serang, agar setiap drainase pada semua ruas jalan dapat terkoneksi sampai dengan pembuangan akhir.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang mencatat total ada empat kecamatan, dari enam kecamatan yang berada di Kota Serang, terendam banjir. Dari BPBD Kota Serang menyebutkan terdapat 10 titik perumahan atau permukiman warga yang terbilang kategori paling parah terkena dampak banjir.

Disebutkan, banjir kali ini juga menelan korban jiwa dua orang meninggal dunia akibat terkena longsoran dan satu orang akibat tersengat listrik.