Sejak 2009, wacana pemekaran Cianjur selatan menjadi kabupaten mandiri, sudah tercetus sehingga berbagai upaya dilakukan tokoh masyarakat dengan terbentuknya Forum Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK). Forum ini bergerak mengusung pemekaran mulai dari daerah, provinsi, hingga pusat.
Namun, hingga pergantian bupati untuk kali ketiga, pemekaran tidak kunjung terwujud sehingga perlu upaya lain, misalnya menggandeng pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di setiap pemilihan kepala daerah di Cianjur, termasuk pasangan Herman dan T.B. Mulyana.
Pasangan BHS Manjur itu sepakat akan usung pemekaran Cianjur selatan menjadi kabupaten mandiri ketika terpilih. Hal ini pun dibuktikannya. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur itu akan mendorong terbentuknya Kabupaten Cianjur Selatan.
Kabupaten Cianjur, sebagai kabupaten induk, segera melakukan pembangunan pusat pemerintahan di Kecamatan Sindangbarang, sebagai salah satu syarat utama berdirinya kabupaten baru tersebut dengan lahan seluas 40 hektare, termasuk membangun kantor dinas.
Bupati Cianjur Herman Suherman menyambut baik rencana Pemrov Jabar untuk mengusulkan Cianjur Selatan menjadi calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) dengan luas wilayah 2,311 kilometer persegi, terdiri atas 14 kecamatan dan 161 desa dengan ibu kota kabupaten di Sindangbarang.
DPRD Jabar telah menerima usulan dan membentuk panitia khusus terkait dengan tiga CDPOB, salah satunya Kabupaten Cianjur Selatan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah menerima usulan CDPOB itu karena bagian dari upaya Pemprov Jabar dalam mencapai target pemekaran.
Dengan demikian, kata Herman, kabupaten induk akan mempersiapkan kompleks pemerintahan, pendopo untuk kantor pimpinan daerah dengan luas lahan 40 hektare, tepatnya di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Sindangbarang, termasuk fasilitas penunjang lainnya.
Pusat pemerintahan lokasinya terpisah 2 kilometer dari pendopo, termasuk bakal kantor dinas semua terpusat di satu lokasi.Dia pun optimistis otonomi daerah baru Kabupaten Cianjur Selatan segera terealisasi sehingga ke depan pembangunan akan lebih merata.
Baca juga: Gubernur-DPRD Jabar sepakati pembahasan tiga daerah otonom baru
Baca juga: Anggota DPRD Jabar terus mendorong pembentukan daerah otonomi baru
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan pembentukan tiga calon daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Usulan ini telah diterima DPRD Provinsi Jabar dan telah membentuk Panitia Khusus I Pembahasan Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Pansus ini diketuai oleh Sadar Muslihat.
Hal ini dilakukan Ridwan Kamil untuk penuhi target pemekaran daerah. Dalam hal ini, Pemprov Jabart harus memekarkan 27 kabupaten/kota jadi 40 kabupaten/kota.
"Kurang lebih baru tiga DOB pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 ada dua DOB, dan sekarang tiga. Jadi, delapan sudah dan itu melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima kalau tidak salah," kata Emil.
Selama ini, Provinsi Jabar memiliki jejak rekam yang baik terkait dengan pemekaran wilayah atau daerah otonom baru karena semua daerah tersebut rata-rata berhasil, seperti Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi.
Ridwan Kamil berharap pembentukan pansus tersebut bisa menjadikan Jabar sebagai provinsi yang siap terkait dengan pemekaran wilayah.
Rencana pemekaran itu disambut baik oleh wakil rakyat di DPRD Kabupaten Cianjur. Mereka mendukung penuh dan siap membantu terwujudnya pemekaran wilayah selatan Cianjur menjadi Kabupaten Cianjur Selatan, serta mendorong kabupaten induk untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang, termasuk pembangunan pusat pemerintah.
Untuk mewujudkan mimpi warga di 14 kecamatan di wilayah selatan Cianjur, kata Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan, pihaknya jauh hari mempersiapkan diri untuk membantu dan mendorong pihak eksekutif menyiapkan anggaran.
DPRD sudah sepakat dengan pihak eksekutif di Pemkab Cianjur untuk mewujudkan terbentuknya Kabupaten Cianjur Selatan, termasuk menyiapkan dan membantu anggaran pembangunan pusat pemerintahan, melakukan studi banding, dan membentuk Pansus CPDOB Cianjur Selatan.
Lembaga legislatif ini akan menjalin kordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pemkab Cianjur, Forum Masyarakat Cianjur Kidul, dan elemen yang terlibat dalam pemekaran, untuk mempersiapkan persyaratan. Dengan demikian, ketika moratorium dicabut, pemekaran dapat dilakukan.
Ketika moratorium dicabut, pihaknya akan langsung bergerak untuk membatu melengkapi semua persyaratan. Saat ini, berbagai kordinasi sudah dilakukan termasuk dengan Pemprov Jabar hingga pusat agar Kabupaten Cianjur Selatan terwujud.
Baca juga: Menko Polhukam sebut daerah otonomi baru Papua untuk kokohkan NKRI
"Harga Mati"
Perjuangan Forum Masyarakat Cianjur Kidul (FMCK) untuk mewujudkan mimpi menjadi kabupaten mandiri, tinggal beberapa tahapan lagi setelah Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan telah mengusulkan pemekaran tiga wilayah di selatan Jabar, termasuk Cianjur selatan.
Selama ini perjuangan tokoh masyarakat agar pemekaran dapat terwujud, sebagai upaya meningkatkan berbagai pembangunan yang cepat dan merata dari wilayah terujung Kabupaten Cianjur, yang terkesan dianaktirikan, mulai dari pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Keluhan warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak hingga perguruan tinggi, pusat pelayanan kesehatan sekelas rumah sakit hingga infrastruktur jalan yang memadai untuk meningkatkan roda perekonomian selama ini "jauh panggang dari api" . Oleh karena itu, pemekaran diharapkan sebagai solusinya.
Ditambah lagi, wilayah selatan Cianjur termasuk penghasil pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cianjur sekitar 30 persen dari total PAD setempat. PAD ini berasal dari selatan yang memiliki berbagai bidang pertanian dan objek wisata laut dengan bentangan pantai terpanjang.
Oleh sebab itu, pemekaran menjadi harga mati bagi warga di 14 kecamatan yang akan tergabung dalam Kabupaten Cianjur Selatan,dengan luas wilayah lebih dari 2.000 kilometer. Harapannya setelah menjadi kabupaten akan lebih maju karena memiliki berbagai kelebihan ketimbang wilayah lain di Indonesia.
Hal ini pun disebutkan oleh Ketua FMCK Ceng Badri. Wilayah selatan Cianjur kaya dengan berbagai hasil bumi, objek wisata air terjun, dan bentangan pantai yang mencapai 75 kilometer di tiga kecamatan: Cidaun, Sindangbarang, dan Agrabinta. Namun, sayangnya hingga saat ini daerah tersebut belum dikembangkan secara serius.
Pemekaran ini dapat menjadikan Cianjur selatan sebagai kabupaten baru yang memiliki nilai jual tinggi bagi investor untuk mengembangkan objek wisata beragam di setiap kecamatan, termasuk produk unggulan UMKM, mulai dari Kecamatan Naringgul hingga Kecamatan Campaka.
Ceng Badri menekankan bahwa pemekaran adalah harga mati bagi warga di 14 kecamatan yang akan bergabung karena selama ini warga selatan terlambat mendapat bantuan, tidak seperti wilayah lain di Cianjur. Ketika pemekaran terjadi, tentunya semua yang terlambat dapat dipercepat.
Ketua Resimen Pemuda Cianjur Kidul (Respek) Dadang Rusmana Kobul pun menyambut baik rencana pembentukan wilayah selatan Cianjur untuk menjadi kabupaten sendiri. Bahkan, berbagai persiapan untuk mewujudkan mimpi tersebut sejak beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Kepala daerah se-wilayah adat Saireri ajukan pembentukan DOB
Baca juga: Anggota DPR Sakinah Aljufri mendukung pemekaran DOB di Sulawesi Tengah
Seluruh lapisan masyarakat, termasuk Forum Masyarakat Cianjur Kidul, sudah menuntaskan persyaratan yang wajib untuk terwujudnya pemekaran. Ini merupakan mimpi yang sangat ditunggu-tunggu sehingga pihaknya akan mengawal sampai terwujudnya Kabupaten Cianjur Selatan.
Pemekaran tersebut, sebagai bentuk perjuangan warga dalam percepatan pembangunan di wilayah selatan yang selama ini terhambat. Setelah dimekarkan, wilayah selatan menjadi daerah mandiri yang mampu membangun lebih cepat untuk kesejahteraan warganya.
Sambil menunggu dicabutnya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, perlu dilakukan berbagai persiapan, termasuk pembangunan pusat pemerintahan, studi kelayakan, dan persyaratan wajib lainnya, agar pemekaran Cianjur selatan menjadi kabupaten tidak menemukan kendala.
Berbagai kalangan mulai dari akademikus hingga tokoh pemuda harus bisa mengawal pihak eksekutif dan legislatif di kabupaten induk agar benar-benar serius dalam memperjuangkan pemekaran yang sudah lama menjadi impian warga selatan sehingga terwujud.
Jika daerah otonomi baru (DOB) ini terealisasi, tidak lagi dijadikan jualan saat pemilu.