Jakarta (ANTARA) - Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan Fadjroel Rachman mengatakan para duta besar yang sedang bertugas di Kazakhstan antusias dengan Ibu Kota Nusantara

“Waktu saya bertemu dengan para dubes di Nur-Sultan Kazakhstan, mereka tanya, apa nama ibu kota negara baru yang menggantikan Jakarta? Saya jawab Nusantara artinya archipelago. Kapan Indonesia pindah ke ibu kota negara yang baru? Insya Allah 2024. Semua mengucapkan selamat. Semua sangat antusias mendengarnya,” ujar Dubes Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis dari Borneo Muda yang diterima di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Fadjroel Rachman dalam Webinar Nasional oleh Borneo Muda dengan tema “Kesuksesan Pemindahan Ibu Kota Negara di Dunia; Potret Loncatan Kemajuan IKN Nusantara”, pada Sabtu, (26/2).

Dalam paparannya, Dubes Fadjroel mengatakan bahwa pemindahan ibu kota Kazakhstan dari Almaty ke Nursultan awalnya adalah pengembangan kota yang lama menjadi lebih luas ke arah kiri dan kanan.

Baca juga: Presiden Jokowi: IKN Nusantara jadi respons hadapi perubahan iklim

Nama Kota lamanya adalah Akmola, sama seperti di Indonesia atau Kalimantan Timur, yakni kota lamanya adalah Balikpapan dan Samarinda, kata dia.

Ia mengatakan salah satu konsep yang bisa ditiru dari Kazakhstan adalah kemampuannya membuat simbiosis antara sejarah dan masa depan.

Di Kazakhstan ada 130 suku bangsa. Indonesia ada 1.331 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Ibu Kota Nusantara nanti adalah etalase Bhineka Tunggal Ika. Demikian pula Ibu Kota Nur-Sultan, ucap Dubes Fadjroel.

Sementara itu ketua umum Borneo Muda Harianto Minda mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus berani melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, karena melihat keberhasilan para founding father dulu untuk mendirikan Indonesia.

Ia mengatakan pemindahan ibu kota juga bagian dari pergeseran episentrum Indonesia dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Baca juga: Pemerintah tingkatkan SDM setempat di IKN

Panitia Khusus RUU IKN Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa wacana pemindahan ibu kota ini sudah lama, sejak dari Presiden Sukarno hingga Presiden SBY, dan akhirnya baru sungguh-sungguh dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang secara resmi sudah disahkan melalui UU nomor 3 tentang IKN Nusantara.

Anggota DPR RI Komisi II itu mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara merupakan hal yang fenomenal, monumental dan historis.

“Dikatakan fenomenal karena lokasi IKN Nusantara ini tidak hanya melampaui daratan, tapi juga melampaui pulau dan lautan. Kemudian dianggap monumental karena IKN ini bagian dari Cipta, Rasa dan Karsa bangsa Indonesia itu sendiri, dan dikatakan historis karena IKN Nusantara ini merupakan tonggak sejarah dari bangsa Indonesia sendiri yang berbeda dari ibu kota sebelumnya yakni DKI Jakarta yang masih erat dengan pengaruh masa kolonial VOC dan Kerajaan Belanda,” kata dia..

Sementara itu mantan staf khusus Bappenas Danang Rizki Ginanjar mengatakan IKN Nusantara ini merupakan bentuk sajian etalase Indonesia kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya Bali.

“Melainkan juga IKN Nusantara sebagai ikon ibu kota negara yang berprinsip Smart City, Smart Government, Smart Utility, Smart Business, Smart Education, Smart Living, Smart Citizen, Smart Mobility, Smart Environment dan Smart Infrastucture,” kata dia.

Dalam perencanaan pembangunan IKN Nusantara, lanjut dia, Bappenas sudah mempertimbangkan semua pengalaman dari negara-negara yang pernah gagal dan berhasil untuk dijadikan sebagai pelajaran terkait hal-hal apa yang harus diantisipasi dan dihindari dan hal-hal apa yang harus direncanakan dan dilaksanakan.

Selain itu, pembangunan IKN Nusantara bisa menjadi lokomotif Pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi COVID19, dan juga menjadi bagian rencana besar untuk memanfaatkan bonus demografi dan menyongsong usia 100 tahun Indonesia pada 2045.

Baca juga: Bertahap memindahkan ibu kota ke Nusantara
Baca juga: Membayangkan rancangan Ibu Kota Negara Nusantara