Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp830 miliar dari lelang lima seri sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN) pada Selasa.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, dari lima seri SBSN yang dilelang pemerintah hanya menyerap dana dari dua seri SBSN.
Lima seri SBSN yang dilelang adalah IFR0005, IFR0007, IFR0006, IFR0010, dan SPNS24022012. Total penawaran yang masuk dari lima seri SBSN itu mencapai Rp3,10 triliun.
Jumlah yang dimenangkan sebesar Rp830 miliar berasal dari IFR0010 sebesar Rp500 miliar dan SPNS24022012 sebesar Rp330 miliar.
Imbal hasil rata-rata tertimbang untuk IFR0010 sebesar 8,35 persen dengan tingkat imbalan 10,00 persen,akan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2036 dan tanggal penerbitan 25 Agustus 2011.
Sementara imbal hasil rata-rata tertimbang sebesar 4,15 persen, dengan pemberian imbalan secara diskonto. SBSN ini akan jatuh tempo 24 Februari 2012 dan tanggal penerbitan 25 Agustus 2011.
Sementara itu jumlah penawaran Rp3,10 triliun terdiri dari IFR0005 sebesar Rp501 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk sebesar 6,66 persen dan tertinggi 7,50 persen.
Penawaran yang masuk untuk IFR0007 sebesar Rp2 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,88 persen dan tertinggi 8,50 persen. Penawaran yang masuk untuk IFR0006 sebesar Rp171 miliar dengan imbal hasil terendah yang masuk 8,38 persen dan tertinggi 9,00 persen.
Penawaran yang masuk untuk IFR0010 sebesar Rp1,13 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk sebesar 8,25 persen dan tertinggi 8,84 persen. Penawaran yang masuk untuk SPNS 24022012 sebesar Rp1,30 triliun dengan imbal hasil terendah yang masuk 4,03 persen dan tertinggi 5,50 persen.
Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana target indikatif sebesar Rp1 triliun dari lelang lima seri SBSN pada Selasa ini. Lelang sukuk negara itu untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2011.
(T.A039/B012)
Pemerintah serap Rp830 miliar dari lelang Sukuk
23 Agustus 2011 22:14 WIB
Dirjen Pengelolaan Hutang Kementrian Keuangan, Rahmat Waluyanto. (ANTARA)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
Tags: