Tarakan (ANTARA) - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara (Kaltara) diupayakan bisa ditingkatkan pada tahun ini, dan ditargetkan di atas nasional.

"Namun banyak faktor yang menjadi kendala dan harus dicari solusinya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kaltara Risdianto, di Tanjung Selor, Bulungan, Sabtu.

Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya tekanan itu, karena kondisi kesehatan dan ekonomi akibat pandemi ini dari sisi perekonomian terganggu.

IPM menyangkut tentang aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

"IPM Kaltara naik sekitar 0,5, sudah signifikan sangat baik. Berada di urutan dua setelah Kaltim, namun masih di bawah nasional," kata Risdianto

Menurutnya langkah mendorong program kegiatan dari indikator penilai IPM menjadi penting.

“Kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang sebetulnya, kalau kita lihat angka itu merujuk pada lima indikator makro yang saling terkait," katanya lagi.

Untuk mencapai target yang ingin diraih, Pemprov Kaltara sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan BPS.

Termasuk menjawab berbagai tantangan bagi Pemprov Kaltara bersinergi dengan kabupaten dan kota, untuk merumuskan kebijakan di tahun 2023. Dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan dengan kondisi saat ini.

Saat ini yang perlu dilakukan kerja sama, dengan mengidentifikasi potensi dan peluang melalui pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta. Dengan harapan, tidak ada aset yang menganggur lagi. Lalu, mendorong dan membantu dalam fasilitasi investasi, agar banyak masuk di daerah.

Bahkan, kolaborasi kerja sama melalui perusda dan badan usaha milik desa (BUMdes) juga perlu, sehingga kerja sama antardaerah mampu mendorong membuka lapangan kerja.
Baca juga: Indeks Pembangunan Manusia di DKI pada 2021 sangat tinggi
Baca juga: Mendes PDTT: IPM Papua meningkat jadi 60,44 pada 2020