Sidoarjo (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Hamid Awaluddin, tetap menginginkan adanya islah (rujuk/damai) di antara dua kubu Parti Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hingga kini masih bersengketa, kata mantan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Saifulah Yusuf. "Pak Hamid menyampaikan kepada saya bahwa beliau sudah membaca teks keputusan MA dan sudah meminta informasi kepada hakim MA tentang konflik PKB," kata Saifulah (Gus Ipul), yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, usai meresmikan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Sabtu. Menurut dia, Hamid Awaludin sangat memahami aspirasi yang disampaikan DPP PKB versi Muktamar Surabaya yang dipimpin Drs H Choirul Anam saat mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM. "Itu bukan pendudukan, tapi mereka menyampaikan aspirasi. Menkumham sendiri memahami aspirasi mereka, tapi beliau tetap menginginkan kedua kubu mau islah," katanya. Keinginan Menkumham itu, kata Ketua Umum DPP GP Ansor itu, sudah melalui pencermatan pada teks keputusan MA dan informasi dari anggota majelis hakim MA yang menangani perkara itu. "Intinya, MA membenarkan keinginan para kiai bahwa pemecatan pak Alwi dan saya itu melanggar aturan partai, tapi selebihnya dari itu tidak diputuskan MA agar kedua kubu yang bertikai mau damai," katanya. Oleh karena itulah, Gus Ipul mengemukakan, Menkumham juga tetap menginginkan adanya islah di antara kedua kubu PKB. "Karena itu, saya kira demo itu wajar, tapi jangan sampai ditafsirkan memaksakan kehendak, sebab apa yang disampaikan para kiai (tentang pemecatan Alwi Shihab dan dirinya yang melanggar AD/ART) sudah dinyatakan benar oleh MA," katanya. Ia menilai, keinginan untuk terjadinya islah itu harus digalang melalui diskusi, musyawarah, dan perundingan. "Tapi, pertemuan antara keduanya tentu tak perlu dipaksakan, melainkan biarkan semuanya berjalan alami. Saya yakin, jalan keluar itu akan ada pada saatnya nanti," katanya. Ditanya tentang kemungkinan warga PKB di tingkat bawah menjadi bingung, ia mengatakan untuk suasana jalan buntu (deadlock), seperti saat ini harus ditempuh solusi yang memungkinkan pada saat ini. "Saya kira bisa mulai dari apa yang mungkin, seperti mendorong DPR dan DPRD tak mengabaikan harapan konstituen dalam penyampaikan aspirasi konstituen agar PKB tak ditinggalkan," katanya. Selain itu, katanya, PKB secara institusional juga harus tetap mempunyai calon dalam pilkada, meski PKB di daerah yang bersangkutan juga mengalami dualisme. "Yang penting, kemaslahatan konstituen harus tetap dijaga, konstituen jangan sampai dirugikan," demikian Saifulah Yusuf. (*)