Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan Kamboja, Sabtu malam mengeluarkan pernyataan yang membantah laporan di Thailand bahwa pengamat Indonesia mungkin tak perlu ditempatkan di zona demiliterisasi baru di sekitar kuil Abad 11 Preah Vihear guna menjamin pelaksanaan gencatan senjata.

"Kamboja berpegang pada prinsip dasarnya untuk sepenuhnya mematuhi instruksi Mahkamah Internasional (ICJ) yang dikeluarkan pada 18 Juli," kata pernyataan itu.

ICJ memerintahkan Kamboja dan Thailand agar segera menarik personel militer mereka yang saat ini ditempatkan di zona demiliterisasi sementara (PDZ) di sekitar kuil Preah Vihear dan juga memerintahkan kedua pihak agar melanjutkan kerja sama di dalam kerangka ASEAN dan memberi akses kepada pengamat yang ditunjuk ke PDZ.

"Pendirian Kamboja telah diumumkan secara jelas oleh Perdana Menteri Hun Sen dan Menteri Pertahanan Tea Banh," kata pernyataan itu, yang dikutip dari Phnom Penh oleh Xinhua, Ahad. "Tak ada perubahan apa pun."

Hun Sen awal Agustus mengatakan penarikan tentara dari 17-kilometer daerah PDZ di sekitar kuil Preah Vihear harus dilakukan secara berbarengan dan dengan kehadiran pengamat Indonesia guna memantau gencatan senjata sampai ICJ menerjemahkan putusan pada 1962 yang berkaitan dengan putusan penyerahan kuil tersebut kepada Kamboja.

Pernyataan pembelaan itu dikeluarkan setelah Bangkok Post, edisi "daring" (dalam jaringan), Sabtu (20/8), mengeluarkan laporan tentang pernyataan Thailand. Menteri Pertahanan Thailand Yutthasak Sasiprapa dilaporkan mengatakan Menteri Pertahanan Kamboja Tea Banh memberi tahu dia jika Kamboja dapat mencapai kesepakatan dalam pembicaraan bilateral mengenai penarikan tentara dari kedua pihak, pengamat Indonesia mungkin tak diperlukan untuk memantau gencatan senjata.

"Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja sepenuhnya membantah informasi palsu ini bahwa Jenderal Tea Banh telah berbicara dengan Jenderal Yutthasak Sasiprapa, atau mengatakan pengamat Indonesia mungkin tak diperlukan guna memantau gencatan senjata," katanya.

Kamboja dan Thailand pernah beberapa kali bentrok mengenai sengketa wilayah di dekat kuil Preah Vihear sejak UNESCO mendaftar kuil Preah Vihear di Kamboja sebagai Tempat Warisan Dunia pada 7 Juli 2008.
(C003)