"Kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan agar nanti tidak bikin 'geger'," katanya di Semarang, Rabu.
Menurut Ganjar, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk, tapi target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri sebab pemilik truk yang biasa memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan.
Baca juga: Apindo usulkan kebijakan zero ODOL ditunda hingga 2025
Kesepakatan bersama ini, lanjut Ganjar, memang sangat penting karena angkutan yang melebihi batas dimensi dan muatan itu juga memiliki risiko bahaya cukup tinggi yakni membuat jalan rusak dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.
"Tidak hanya truk ODOL di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggung jawab soal itu?" ujarnya.
Oleh karena itu, Ganjar menilai harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini dan semua pihak harus saling pengertian demi kebaikan bersama.
Baca juga: Demo sopir truk soal ODOL blokir Jalan Lingkar Selatan Kudus
"Maka penting untuk dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk. Penegak hukum juga perlu duduk bersama agar tidak melakukan penindakan di awal sebelum mereka tersosialisasikan semuanya," katanya.
Orang nomor satu di Jateng itu mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima masukan-masukan dari yang bersangkutan.
"Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL," ujar Ganjar.
Baca juga: Simalakama program "Zero Truk ODOL 2023" di zaman paceklik