Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan penerapan sistem resi gudang (SRG) seharusnya dilengkapi dengan infrastruktur pergudangan memadai dan memiliki akses baik serta terjangkau pelaku usaha di setiap kabupaten/kota Tanah Air.

"Saat ini, baru sekitar 160 gudang (terkait SRG) yang dimiliki di seluruh Indonesia, padahal kita punya 496 Kabupaten/Kota," kata Deddy dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut antara lain karena kurangnya atensi oleh pihak pemangku kepentingan terkait sehingga pelaksanaan SRG tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya.

Ia juga berpendapat bahwa SRG belum dipandang dan dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan juga kementerian yang harusnya terlibat dalam regulasi seperti Kementerian Dalam Negeri.

Padahal, lanjutnya, penerapan SRG itu memiliki manfaat yang strategis. "Karena resi gudang tidak hanya akan menguntungkan bagi petani dan bagi masyarakat luas, tapi lebih jauh bisa menjadi penjaga dari stabilitas bahan pokok,” tuturnya.

Untuk itu, ujar Deddy, perlunya ada pembenahan atau perbaikan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan SRG.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Heri Purnama menyoroti banyaknya pembangunan SRG yang tidak disesuaikan dengan tempatnya atau kondisi infrastruktur dari suatu daerah, sehingga berdampak pada kurang optimalnya fungsi dari SRG itu.

Ia mengemukakan bahwa seharusnya penyesuaian tempat pembangunan fasilitas SRG menjadi perhatian serius, tidak hanya soal lokasi, tetapi juga perawatan dari SRG juga harus mendapat perhatian yang sama.

Sebelumnya. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mengajak kalangan perbankan masuk dalam pembiayaan sistem resi gudang yang memiliki peluang besar dan alternatif bisnis aman dan menjanjikan.

"Pembiayaan di sektor resi gudang bisa menjadi alternatif atau ceruk baru bagi kalangan perbankan. Dengan jaminan komoditas yang telah diregistrasi dalam sistem resi gudang, tentunya penyaluran pembiayaan untuk para pemilik resi gudang akan aman dengan jaminan komoditas yang jelas," kata Direktur Utama PT KBI (Persero) Fajar Wibhiyadi.

Menurut dia, sampai dengan saat ini, beberapa bank termasuk bank pembangunan daerah telah menyalurkan pembiayaan bagi para pemilik komoditas yang meregistrasikan komoditasnya di sistem resi gudang.

Selain itu, kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun 2022 tumbuh 7,5 persen (yoy) atau meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang mencapai 5,2 persen (yoy).

Terkait pembiayaan resi gudang, data KBI menunjukkan sepanjang empat tahun terakhir terjadi peningkatan pembiayaan resi gudang.

Pada tahun 2017 pembiayaan resi gudang mencapai Rp15,9 miliar, tahun berikutnya Rp52,6 miliar, selanjutnya pada 2019 mencapai Rp56,5 miliar, dan 2020 mencapai Rp93,8 miliar.

"Sedangkan di tahun 2021 nilai pembiayaan resi gudang mencapai Rp277,4 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 195 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Baca juga: KBI ajak perbankan masuk sistem resi gudang
Baca juga: KBI: Registrasi resi gudang pada 2021 tumbuh 48 persen
Baca juga: Wamendag: Diperlukan sinergi bangun ekosistem sistem resi gudang